Kamis, 18 Juli 2024

Pj Bupati Bekasi Ingin Sekolah Negeri Diprioritaskan untuk Masyarakat Miskin

PENDIDIKAN   Sep 7, 2023  -   Diposting Oleh : Newsroom Diskominfosantik  -  Dibaca : 1.767 Kali


id8158_Compress_20230907_192540_0391.jpg
Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan, saat melakukan sidak pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sukaresmi 06, Cikarang Selatan, pada Rabu (06/09/23).

CIKARANG SELATAN - Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan mengatakan, kedepan akan memprioritaskan masyarakat miskin dalam penerimaan siswa-siswi di sekolah negeri yang ada di Kabupaten Bekasi.

Dani mengatakan, langkah tersebut sebagai upaya pemerintah daerah dalam menyiasati dilema problematika di bidang pendidikan. Sehingga dengan begitu, pemerintah hadir untuk memenuhi hak-hak setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang sesuai dengan kemampuannya.

"Oleh karena itu, kita harus melibatkan partisipasi masyarakat juga dan sekolah-sekolah swasta. Jadi tidak harus memaksakan diri semuanya harus ditampung di sekolah negeri, karena pada kenyataannya tidak akan pernah sanggup," ucap Dani Ramdan, saat melakukan sidak pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas di Sekolah Dasar Negeri Sukaresmi 06, Cikarang Selatan, pada Rabu (06/09/23).

Dirinya menjabarkan bahwa, permasalahannya bukan hanya pada bangunan sekolah, melainkan juga keterbatasan pada tenaga pengajar yang kini kewenangannya ada pada pemerintah pusat.

"Begitu kita nambah (membangun) kelas, artinya harus nambah guru juga. Sedangkan guru kewenangannya PNS itu ada di pusat dan terbukti hampir semua sekolah ini sekarang lebih banyak honorernya daripada PNS-nya," jelasnya.

Oleh karena itu, sambungnya, kedepan pemerintah daerah akan meningkatkan literasi dan edukasi kepada masyarakat bahwa sekolah negeri akan diprioritaskan kepada masyarakat miskin karena itu semua ditanggung oleh negara.

Adapun untuk masyarakat yang lebih mampu nantinya bisa memilih sekolah-sekolah swasta.

"Sekolah-sekolah swasta nanti juga kita fasilitasi dan kita awasi dari sisi mutunya, dari sisi beban biaya pendidikannya, sehingga nanti semua merata. Kalau kita baca undang-undang pendidikan ini bukan hanya kewajiban pemerintah, masyarakat terutama keluarga, orang tua punya kewajiban yang sama untuk pendidikan anak-anaknya," tambahnya.

Dani juga menjelaskan, untuk dapat mencapai hal itu, dengan mensosialisasikan pada tahap proses penerimaan peserta didik baru (PPDB). Nantinya lewat proses itu akan dibedakan mana orang tua yang tidak mampu dan mana orang tua yang mampu guna memprioritaskan bantuan-bantuan dari negara.

"Memang merubah mindset (pola pikir) bukan hal yang mudah, tetapi harus kita lakukan agar proses pendidikan yang berkeadilan ini bisa tercapai di negara kita, terutama di Kabupaten Bekasi," ujarnya.

Reporter : Nurachman Akbar

Editor      : Yus Ismail

 

Berita Lainnya

Pemkab Bekasi Umumkan 2.068 Orang Daftar Beasiswa Bantuan Pendidikan Pintar
PENDIDIKAN   Jul 6, 2024   Posted by: Newsroom Diskominfosantik
Kesbangpol Berikan Penghargaan Sekolah Juara LKBB ke-23
PENDIDIKAN   Jul 3, 2024   Posted by: Newsroom Diskominfosantik
Bantuan Pendidikan Pintar, Nawawi Al-Aksi Apresiasi Pemkab Bekasi Dorong Pemuda Raih Gelar Sarjana
PENDIDIKAN   Jul 2, 2024   Posted by: Newsroom Diskominfosantik
Hidupkan Tradisi Ngaji Selepas Maghrib, Camat Muaragembong Luncurkan Program Gema Magadir
PENDIDIKAN   Jul 2, 2024   Posted by: Newsroom Diskominfosantik
Bawa Inovasi Refill Station Smart Eco, Inovator Kabupaten Bekasi Siap Melaju ke Tingkat ASEAN
PENDIDIKAN   Jun 30, 2024   Posted by: Newsroom Diskominfosantik