Pelamar PPPK hanya boleh melamar untuk 1 instansi dan 1 jabatan

NASIONAL Feb 13, 2019 - Diposting Oleh : Newsroom Diskominfosantik - Dibaca : 27.067 Kali

Pelamar PPPK Hanya Boleh Daftar Untuk 1 Instansi dan 1 Jabatan

Dengan pertimbangan untuk mengisi kebutuhan jumlah dan jenis jabatan guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian, pada 11 Februari 2019, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menandatangani Peraturan Menteri (Permen) PANRB Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan dan Penyuluh Pertanian.

Disebutkan dalam Permen ini, anggaran pelaksanaan pengadaan PPPK Tahun 2019 dibebankan pada anggaran masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Sedangkan untuk pelaksanaan seleksi PPPK Tahun 2019 dilakukan secara nasional oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku ketua tim pelaksana dan dikoordinasikan oleh Menteri.

“Pelaksanaan seleksi PPPK Tahun 2019 di Instansi Daerah dikoordinasikan oleh Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah,” bunyi Pasal 10 Permen PANRB ini.

Calon pelamar PPPK untuk Instansi Pusat dan Instansi Daerah, menurut Permen PANRB ini, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.Warga Negara Indonesia; b.berusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c.berpendidikan paling rendah S-1 (Strata-Satu) atau D-4 (Diploma empat) untuk jabatan fungsional guru; d.berpendidikan paling rendah S-2 (Strata-dua) untuk jabatan fungsional dosen; e.berpendidikan paling rendah D-3 (Diploma-Tiga) untuk jabatan tenaga kesehatan; f.berpendidikan paling rendah SMK jurusan pertanian atau sederajat untuk jabatan tenaga penyuluh pertanian; g.berpendidikan paling rendah sesuai dengan kualifikasi pendidikan jabatan fungsional yang akan diduduki untuk tenaga kependidikan pada PTN Baru; dan h.memenuhi persyaratan masing-masing jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud, dalam Permen PANRB ini ditegaskan, calon pelamar PPPK harus memenuhi persyaratan umum sesuai dengan Peraturan Pemerintah mengenai Manajemen PPPK.

“Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi Pemerintah dan untuk 1 (satu) jabatan,” bunyi Pasal 12 ayat (3) Permen PANRB ini.

Permen PANRB ini menegaskan, pendaftaran peserta seleksi calon PPPK Tahun 2019 dilakukan secara daring,

dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Negara melalui portal (https://sscasn.bkn.go.id) atau portal lainnya yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara.

“Instansi Pemerintah dan Badan Kepegawaian Negara wajib memastikan bahwa identitas pendaftar sama dengan identitas yang terdapat dalam database Badan Kepegawaian Negara,” bunyi Pasal 13 ayat (3) Permen PANRB ini.

Seleksi

Pasal 14 Permen PANRB ini menyebutkan, pelamar dapat mengikuti seleksi kompetensi apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh panitia pelaksana seleksi instansi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud, menurut Permen PANRB ini, terdiri atas: a.Kompetensi Manajerial; b.Kompetensi Sosio Kultural; dan c.Kompetensi Teknis.

“Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud apabila memenuhi nilai ambang batas,” bunyi Pasal 15 ayat (2) Permen PANRB ini. Ketentuan mengenai ambang batas sebagaimana dimaksud akan diiatur dengan Peraturan Menteri.

Selanjutnya, pelamar yang dinyatakan memenuhi nilai ambang batas, menurut Permen ini, akan diikutsertakan dalam wawancara berbasis komputer untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi.

Hasil seleksi sebagaimana dimaksud, tegas Permen PANRB ini, disampaikan oleh panitia seleksi instansi kepada Menteri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

“Hasil seleksi sebagaimana dimaksud adalah sama dengan hasil seleksi yang ditampilkan pada layar monitor peserta,” tegas Pasal 18 ayat (2) Permen PANRB ini.

Pejabat Pembina Kepegawaian, tegas Permen PANRB ini, mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK Tahun 2019 secara terbuka, berdasarkan penetapan hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud.

“Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 21 Peraturan Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2019, yang telah diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Ekatjahjana, pada 12 Februari 2019.

Berita Lainnya

Pemerintah Tetapkan 1 Ramadan 1445 H Jatuh pada 12 Maret 2024
NASIONAL Mar 10, 2024 Posted by: Newsroom Diskominfosantik

Berhasil Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrem, Pemkab Bekasi Terima Penghargaan Insentif Fiskal
NASIONAL Nov 9, 2023 Posted by: Newsroom Diskominfosantik

Tips Menghadapi Cuaca Panas dari Kementerian Kesehatan
NASIONAL Apr 29, 2023 Posted by: Newsroom Diskominfosantik

Plt. Bupati Bekasi Dampingi Presiden Jokowi Luncurkan Mobil Listrik Pertama Buatan Indonesia
NASIONAL Mar 16, 2022 Posted by: Newsroom Diskominfosantik

Menko PMK : PPKM Level 3 Berlaku Merata Saat Natal dan Tahun Baru
NASIONAL Nov 19, 2021 Posted by: Newsroom Diskominfosantik

TERPOPULER BULAN INI

Pemerintahan / Des 16, 2024
Pemkab Bekasi Ajukan UMK Naik 6,5 Persen di Tahun 2025

Pemerintahan / Des 14, 2024
Ini Harapan Para Calon PPPK Kabupaten Bekasi yang Mengikuti Seleksi Kompetensi

Pemerintahan / Des 1, 2024
Pemkab Bekasi Resmi Luncurkan 15 Unit Bus Trans Wibawamukti Koridor Satu

Video / Des 5, 2024
Tilok KANTOR REGIONAL III BKN - Live Score SELKOM PPPK Tahun 2024 - 05 Desember 2024

Pemerintahan / Des 13, 2024
Pemkab Bekasi Raih Penghargaan Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah 2024

Umum / Des 16, 2024
Bawaslu Kabupaten Bekasi gelar Rapat Evaluasi Implementasi Produk hukum Pengawasan Pemilu Kabupaten Bekasi

Umum / Des 3, 2024
Rekapitulasi Tinggal 2 Kecamatan, Ali Rido Minta Masyarakat Kondusif dan Tunggu Hasil Resmi dari KPU

Pemerintahan / Des 3, 2024
Gema Ketapang, Pemkab Bekasi Ajak Masyarakat Konsumsi Protein dan Sayur

Pemerintahan / Des 13, 2024
Pj Bupati Bekasi Resmi Menutup Pelaksanaan Pengumpulan Data SSGI Tahun 2024

Pemerintahan / Des 4, 2024
Bapenda Kabupaten Bekasi Apresiasi Peran Aktif Peningkatan Pembayaran Pajak Daerah

STATISTIK

STATISTIK PENGUNJUNG

Pengunjung hari ini : 4994
Pengunjung Bulan ini : 300396
Total Pengunjung : 3416329