DPRD Kabupaten Bekasi Siap Bahas Raperda Desa dan Penyelenggaraan Kepariwisataan

SUARA DEWAN   Jun 22, 2026  -   Diposting Oleh : Newsroom Diskominfosantik  -  Dibaca : 122 Kali

---

CIKARANG PUSAT – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Bekasi memastikan siap melanjutkan pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang dinilai telah memenuhi kesiapan administrasi maupun substansi untuk dibahas lebih lanjut melalui Panitia Khusus (Pansus).

Dua Raperda tersebut yakni Raperda tentang Desa dan Raperda tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.

Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Bekasi, Ombi Hari Wibowo, mengatakan keputusan tersebut dihasilkan setelah Bapemperda melakukan serangkaian rapat kerja guna menelaah kesiapan sejumlah usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang masuk pada tahun ini.

"Setelah melalui pembahasan yang mendalam terkait materi Raperda, serta menganalisis kesiapan seluruh tahapan dan tenggat waktu dari beberapa Propemperda yang ada, Bapemperda sepakat untuk memprioritaskan pembahasan dua Raperda tersebut dan merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus dalam waktu dekat," ujarnya di Kantor DPRD Kabupaten Bekasi, Kompleks Pemkab Cikarang Pusat, Senin (22/6/2026).

Menurut Ombi, penetapan dua Raperda tersebut didasarkan pada kelengkapan dokumen pendukung, mulai dari Naskah Akademik (NA), draf Raperda, hingga kesiapan tim penyusun yang akan mendampingi proses pembahasan.

Ia menjelaskan, dari sejumlah usulan regulasi yang masuk dalam Propemperda, hanya dua Raperda tersebut yang saat ini dinilai paling siap untuk memasuki tahap pembahasan bersama DPRD.

"Alhamdulillah, dari beberapa rapat kerja yang kami laksanakan, pembahasannya mengerucut pada dua Raperda yang dinilai siap untuk dibahas lebih lanjut," katanya.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi juga telah menyampaikan Nota Usulan Pembahasan terhadap kedua Raperda tersebut kepada DPRD sebagai bagian dari tahapan formal pembentukan regulasi daerah.

Atas dasar itu, Bapemperda akan mendorong pelaksanaan rapat paripurna DPRD guna menetapkan pembentukan Panitia Khusus yang akan membahas kedua Raperda tersebut secara lebih mendalam.

"Dalam waktu mendatang kami akan mendorong pelaksanaan rapat paripurna untuk menetapkan Pansus sebagai langkah lanjutan pembahasan Raperda Desa dan Raperda Penyelenggaraan Kepariwisataan," ungkapnya.

Ombi berharap proses pembahasan kedua Raperda dapat berjalan lancar, kondusif, dan selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Kehadiran regulasi tersebut diharapkan mampu memperkuat landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan.

"Semoga pembahasan dua Raperda ini dapat rampung dengan baik sehingga Pemerintah Kabupaten Bekasi memiliki pijakan hukum yang kuat dalam menjalankan kebijakan. Yang terpenting, Perda yang nantinya ditetapkan benar-benar memberikan manfaat dan maslahat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi," tandasnya.

Reporter : Fajar CQA

Editor : Fuad Fauzi