UHC Prioritas, Pemkab Bekasi Jamin Kesehatan Warga Tanpa Lihat Desil

SOSIAL   Nov 13, 2026  -   Diposting Oleh : Newsroom Diskominfosantik  -  Dibaca : 196 Kali

---

CIKARANG PUSAT – Pemerintah Kabupaten Bekasi resmi meluncurkan Universal Health Coverage (UHC) Prioritas Program Jaminan Kesehatan Kabupaten Bekasi Tahun 2026. Melalui program ini, seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi, mulai dari desil 1 hingga desil 10, mendapatkan jaminan akses pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memastikan tidak ada warga yang terkendala mendapatkan pengobatan karena persoalan ekonomi.

Peluncuran UHC Prioritas berlangsung di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Kompleks Pemkab Bekasi, Kecamatan Cikarang Pusat, Jumat (13/11/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto, serta jajaran perangkat daerah dan pemangku kepentingan sektor kesehatan.

Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengatakan, pencapaian UHC Prioritas merupakan langkah penting pemerintah daerah dalam memperluas perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Dengan kebijakan tersebut, warga Kabupaten Bekasi yang membutuhkan pengobatan dapat mengakses pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan tanpa dibatasi kategori desil ekonomi.

“Hari ini kita sudah mencapai UHC Prioritas. Artinya, semua warga Kabupaten Bekasi kalau sakit sudah ditanggung oleh BPJS. Mulai dari desil 1 sampai 10, setiap warga yang berobat tidak boleh ditolak di rumah sakit swasta maupun RSUD,” ujar Asep.

Ia menjelaskan, untuk mendukung keberlanjutan program tersebut, Pemkab Bekasi telah menyiapkan anggaran sekitar Rp350 miliar untuk pembiayaan jaminan kesehatan. Pengalokasian anggaran tersebut disertai skema pembiayaan dan evaluasi kepesertaan agar program berjalan efektif serta tepat sasaran.

Menurut Asep, tanggung jawab pembiayaan jaminan kesehatan tidak seluruhnya dibebankan kepada pemerintah daerah. Perusahaan, lembaga pendidikan, rumah sakit, dan klinik yang memiliki pekerja juga diwajibkan memenuhi kewajiban kepesertaan BPJS Kesehatan bagi karyawannya.

“Tidak semuanya nanti ditanggung oleh pemerintah daerah. Perusahaan yang menggunakan tenaga outsourcing wajib membayarkan BPJS Kesehatan pekerjanya. Begitu juga sekolah-sekolah yang sudah mapan harus membayarkan BPJS untuk guru dan karyawannya,” tegasnya.

Asep mengatakan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan BPJS Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, dan Dinas Sosial untuk memverifikasi data kepesertaan masyarakat. Langkah ini diperlukan untuk memastikan data peserta tetap akurat, termasuk memperbarui informasi warga yang meninggal dunia, pindah domisili, maupun yang telah mendapatkan jaminan kesehatan dari tempat bekerja.

Selain memperkuat UHC Prioritas, Pemkab Bekasi juga akan mengoptimalkan fungsi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Menurut Asep, pembiayaan Jamkesda yang sebelumnya digunakan untuk pelayanan kesehatan secara umum akan lebih diarahkan untuk kebutuhan tertentu yang belum terakomodasi oleh BPJS Kesehatan maupun kondisi kedaruratan.

“Tahun 2025 sudah saya lunasi. Tinggal tahun 2026 sedikit lagi saya tutup. Ke depan, Jamkesda hanya digunakan untuk kondisi insidental, termasuk penyakit-penyakit tertentu yang memang tidak dicover BPJS. Jadi kita tetap menyiapkan skema untuk kebutuhan tersebut,” jelasnya.

Asep menambahkan, penguatan perlindungan kesehatan juga akan diikuti peningkatan pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Pemkab Bekasi merencanakan pengembangan layanan puskesmas agar dapat beroperasi selama 24 jam dan menyediakan fasilitas rawat inap pada 2027.

Dengan pengembangan tersebut, masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan ringan seperti diare, muntaber, dan demam dapat memperoleh penanganan di puskesmas tanpa harus langsung mendatangi rumah sakit.

“Puskesmas harus 24 jam dan punya rawat inap. Jadi tidak harus semua ke rumah sakit dan antre. Untuk penyakit ringan seperti demam, batuk, dan diare, bisa ditangani lebih dahulu di puskesmas,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam memperluas jaminan kesehatan masyarakat melalui UHC Prioritas. Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan kesungguhan pemerintah daerah dalam memastikan perlindungan kesehatan tidak hanya dinikmati kelompok masyarakat tertentu.

“Pak Bupati belum 100 hari, tetapi sudah punya komitmen memberikan pelayanan kesehatan buat masyarakat Bekasi dengan adanya UHC Prioritas. Seluruh masyarakat di Bekasi tidak melihat desil, jadi bisa menggunakan fasilitas kesehatan,” ujar Akmal.

Ia menjelaskan, manfaat UHC Prioritas juga dirasakan masyarakat Kabupaten Bekasi yang sedang berada di luar daerah, termasuk mahasiswa yang menempuh pendidikan di kota lain. Dengan sistem kepesertaan JKN yang berlaku secara nasional, masyarakat tetap dapat mengakses fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Akmal, jaminan tersebut memberikan kepastian perlindungan bagi masyarakat dalam berbagai kondisi. Termasuk bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), yang dapat menyesuaikan segmen kepesertaannya sesuai ketentuan BPJS Kesehatan sehingga tetap memperoleh perlindungan jaminan kesehatan.

Berdasarkan data per 1 November 2026, dari total sekitar 3,5 juta penduduk Kabupaten Bekasi, sebanyak 3,4 juta jiwa telah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Capaian kepesertaan tersebut mencapai 99,67 persen, sedangkan jumlah peserta aktif mencapai 2,8 juta jiwa atau 82,51 persen dari total penduduk.

Akmal menyebut capaian tersebut merupakan hasil komitmen bersama pemerintah daerah, dukungan penganggaran, kerja keras seluruh perangkat daerah, serta kolaborasi berbagai pihak, termasuk fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

“Ini bukan sesuatu yang hadir dengan sendirinya, tetapi merupakan perwujudan komitmen bersama pemerintah daerah, dukungan anggaran, kerja keras seluruh perangkat, dan kolaborasi berbagai pihak, termasuk fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS,” ungkapnya.

Reporter : Tata Jaleani

Editor : Fuad Fauzi