Normalisasi Kali CBL Capai 60 Persen, Bupati Bekasi Siapkan Penertiban Bangunan Liar

PEMERINTAHAN   Nov 3, 2026  -   Diposting Oleh : Newsroom Diskominfosantik  -  Dibaca : 75 Kali

---

BABELAN - Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menegaskan Pemerintah Kabupaten Bekasi akan segera menindaklanjuti keberadaan bangunan liar yang menghambat proses normalisasi Kali Cikarang Bekasi Laut (CBL).

Penanganan tersebut akan dilakukan melalui koordinasi lintas perangkat daerah, diawali dengan peninjauan lokasi dan rapat pimpinan untuk menentukan langkah penertiban. Hal itu disampaikan usai meninjau sejumlah titik pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Babelan pada Selasa (03/11/2026).

Asep mengatakan, pemerintah daerah akan memastikan terlebih dahulu titik-titik bangunan liar yang menghambat pekerjaan normalisasi. Setelah dilakukan peninjauan, hasilnya akan dibahas bersama perangkat daerah terkait agar pelaksanaan penertiban dapat segera direalisasikan.

“Pasti ada langkah penanganannya. Saya akan lihat dulu lokasinya, setelah itu kita rapatkan untuk menentukan langkah penertiban. Kalau sudah diputuskan, pelaksanaannya bisa segera dilakukan, bahkan dalam waktu sekitar satu minggu setelah rapat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Bekasi, Henri Lincoln, mengungkapkan bahwa progres fisik normalisasi CBL saat ini telah mencapai lebih dari 60 persen. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keberadaan bangunan liar di sejumlah titik, terutama wilayah Kalijaya, Kertamukti, Muktiwari hingga kawasan Sukatani.

Menurut Henri, pihaknya telah berkoordinasi dengan Satpol PP Kabupaten Bekasi untuk menindaklanjuti bangunan-bangunan yang menghambat pekerjaan tersebut. Penertiban diperlukan agar proses normalisasi dapat berjalan lebih efektif dan hasil penanganannya sesuai dengan perencanaan.

“Normalisasi sudah berjalan cukup besar, progres fisiknya di atas 60 persen. Kendala utama memang masih adanya bangunan liar. Kami sudah berkoordinasi dengan Satpol PP agar penanganannya bisa segera dilaksanakan, sehingga pekerjaan normalisasi dapat berjalan lebih efektif dan hasilnya lebih tertata,” kata Henri.

Selain persoalan bangunan liar, Henri menjelaskan masih terdapat sekitar satu kilometer pekerjaan normalisasi CBL yang belum teranggarkan. Untuk menuntaskan sisa pekerjaan tersebut, Dinas SDABMBK tengah menyiapkan kajian sebagai dasar pengajuan tambahan anggaran melalui Belanja Tidak Terduga (BTT).

Usulan tersebut, lanjutnya, telah dikoordinasikan dengan Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bekasi. Selanjutnya, pengajuan tersebut menunggu hasil kajian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Henri menambahkan, sejumlah pekerjaan normalisasi CBL pada segmen lepas dari wilayah Sukamahi hingga Muara telah memasuki tahap Provisional Hand Over (PHO) atau serah terima sementara hasil pekerjaan.

"Sementara itu, penanganan ke arah hulu hingga wilayah Cibitung masih membutuhkan penyelesaian kendala di lapangan, khususnya terkait keberadaan bangunan liar," imbuhnya

Dia menargetkan pekerjaan normalisasi pada segmen tersebut dapat diselesaikan pada akhir November 2026, sehingga upaya penanganan aliran sungai dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi masyarakat di wilayah yang dilalui Kali CBL.

"Semoga ini bermanfaat untuk penanganan banjir di Kabupaten Bekasi terutama saat musim hujan tiba," terangnya (*).

Reporter : Tata Jaelani
Editor      : Yus Ismail