BANDUNG – Dalam rangka penyebaran informasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara massif, BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah V Jabar mengundang sejumlah awak media serta media humas Kab/kota di Jawa Barat untuk mengikuti kegiatan diskusi dan strategi penyebaran informasi JKN. Kegiatan diadakan selama 3 (tiga) yang berlangsung di Ciwidey Resort Jalan Batutunggul, Kabupaten Bandung pada Rabu sampai Jum’at (12-14/06/2024).
“Awak media dan media kehumasan juga mempunyai peran penting dalam menginformasikan berbagai program-program BPJS kepada masyarakat. Dengan begitu diperlukan kerjasama untuk mensosialisasikan program BPJS Kesehatan ke masyarakat,” ujar Kepala Deputi Wilayah V Jawa Barat, Siswandi.
Selain itu dikatanya media juga sangat berperan dalam pengawasan terhadap faskes-faskes yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan agar fakses tersebut tidak menyalahgunakan amanah yang telah diberikan oleh BPJS Kesehatan.
“Hal itu berguna untuk mampermudah kerja kami di BPJS Kesehatan dalam hal pengasawan terhadap faskes-faskes yang bekerja saMa dengan kami,” tambahnya.
Sementara itu, Asisten Diputi SDMUK Kedeputian Wilayah V BPJS Kesehatan Jawa Barat, Fitriana Salam, menjelaskan terkait capaian UHC (Universal Health Coverage) terkini yang ada di Kedeputian Wilayah V Jawa Barat.
“Alhamdulillah Jawa Barat sudah 96 persen cakupan UHC nya. Namun, kami tetap masih sangat membutuhkan sosialisasi dari media mengenai betapa pentingnya menjadi anggota JKN, agar Jawa Barat bisa mencapai 98 persen cakupan UHC nya,” tuturnya.
Lanjut Fitriana, meski begitu, masih ada beberapa daerah di Jawa Barat yang masih rendah dalam angka kepesertaanya, yakni Bandung Barat, Cianjur, Garut, Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya yang belum mencapai target UHC.
“Kota-kota tersebut terus kami dorong agar mencapai target UHC sehingga seluruh kota dan kabupaten di Jawa Barat bisa UHC secara keseluruhan,” tambahnya.
Selain itu, Ia juga menjelaskan bahwa masih ada PR yang harus segera diperbaiki yaitu terkait keaktifan peserta JKN.
“Jawa Barat baru hanya sekitar 75 persen peserta yang aktif. Akibat rendahnya keaktifan ini, penerimaan anggaran BPJS kurang optimal. BPJS Kesehatan Jawa Barat mengalami defisit sekitar 7 triliun karena penerimaan premi baru 22 triliun dari target yang sudah ditentukan sekitar 29 triliun” tuturnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, diharapkan kepada masyarakat yang menjadi peserta untuk membayar iuran secara rutin sebelum tanggal 10 setiap bulannya agar pelayanan kesehatan bisa berjalan maksimal.
“Kami berharap masyarakat atau peserta agar segera membayar iurannya secara rutin, supaya pelayanan kesehatan bisa berjalan maksimal,” pungkasnya. (*)
REPORTER: FUAD FAUZI
EDITOR: TATA JAELANI
Berita Lainnya
TERPOPULER BULAN INI
Pengunjung hari ini : 5816
Pengunjung Bulan ini : 328973
Total Pengunjung : 3185490