Cegah Paham Radikalisme di Kalangan ASN, Pemkab Bekasi Tingkatkan Pembinaan dan Pengawasan

PEMERINTAHAN   Jul 4, 2022  -   Diposting Oleh : Newsroom Diskominfosantik  -  Dibaca : 1.107 Kali

---

BANDUNG - Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi, menghadiri kegiatan Sosialisasi Pengawasan dan Pengendalian Integritas dan Moralitas Dalam Pengembangan Karir PNS, yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian, yang berlangsung di Pullman Bandung Grand Central, Kota Bandung, Senin (4/7).

Sekda Dedy mengatakan, dalam kegiatan tersebut dirinya menerima arahan serta penjelasan dari narasumber terkait, yang memberikan petunjuk dalam mengimplementasikan pengawasan integritas dan moralitas bagi seluruh ASN di Pemkab Bekasi.

"Tadi diberikan arahan oleh Ketua BKN dan narasumber juga, menjelaskan terkait pengendalian dan pengawasan bagi ASN. Tentunya ini akan menjadi petunjuk bagi kita untuk mengimplementasikan dan lakukan kembali di Kabupaten Bekasi," katanya saat diwawancarai.

Ia menjelaskan, Pemkab Bekasi melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Inspektorat Daerah, akan meningkatkan kegiatan pembinaan kepada seluruh pegawai, agar terhindar dari berbagai permasalahan integritas dan moralitas, seperti adanya paparan paham radikalisme dan terorisme, penyalahgunaan obat terlarang, serta perilaku tidak disiplin.

"Ini menjadi tanggung jawab kami dalam pembinaan agar seluruh ASN tidak terpapar radikalisme dan terorisme, penyalahgunaan obat terlarang, dan perilaku tidak disiplin," jelasnya.

Meskipun hingga saat ini belum ada laporan terkait permasalahan tersebut, ia menuturkan pembinaan dan monitoring pengawasan secara intensif akan tetap dilakukan, guna mencegah adanya permasalahan tersebut. Jika nanti ditemukan kasusnya, ia akan memberikan tindakan berupa pembinaan teknis, komunikasi, dan pendekatan yang dilakukan secara persuasif.

"Sejauh ini integritas dan moralitas ASN kita tidak ada hal-hal yang menonjol, tapi bukan berarti kita berpuas diri. Kita harus tetap melakukan pembinaan dan monitoring pengawasan yang intensif. Jika ternyata ada yang melakukan, tentunya harus diberikan komunikasi, pembinaan teknis dan dilakukan pendekatan secara persuasif," tuturnya.

Hal senada juga diucapkan Kepala BKPSDM Kabupaten Bekasi, Abdillah, bahwa pihaknya melakukan pengawasan integritas dan moralitas ASN di Pemkab Bekasi dengan memberikan pembinaan-pembinaan yang telah dilakukan kepada Bagian Kepegawaian di seluruh Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa. Dengan begitu, diharapkan seluruh ASN dapat terhindar dari permasalahan integritas dan moralitas.

"Untuk pengawasan ini kita lakukan pembinaan, dengan tujuan jangan sampai para ASN terlibat masalah integritas dan moralitas sesuai dengan apa yang disampaikan BKN. Kegiatan tersebut sudah kita laksanakan terutama kepada Bagian Kepegawaian yang ada di Dinas, Kecamatan, sampai Kelurahan dan Desa," ucapnya.

Sementara itu, Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan karena BKN memiliki wacana untuk membuat alat ukur integritas dan moralitas ASN, sehingga pihaknya perlu masukan berupa saran dan kritik bagaimana menentukan instrumen pengukurannya.

"Kami rencanakan membuat satu alat ukur integritas dan moralitas, sehingga kita butuh masukan-masukan untuk menajamkan bagaimana instrumen pengukuran integritas dan moralitas," pungkasnya.

Dalam kegiatan tersebut terdapat tiga materi yang disampaikan oleh narasumber, yakni terkait Pencegahan Radikalisme dan Terorisme, Transformasi Manajemen Talenta, serta Arah Kebijakan Aparatur Negara di Bidang Revolusi Mental. (Prokopim Pemkab Bekasi).