Pemkab Bekasi Harapkan PKU MUI Bagian dari Solusi Permasalahan Umat

UMUM   Dec 10, 2025  -   Diposting Oleh : Newsroom Diskominfosantik  -  Dibaca : 365 Kali

---

CIKARANG SELATAN – Pemerintah Kabupaten Bekasi memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Wisuda III Pendidikan Kader Ulama (PKU) MUI Kabupaten Bekasi Tahun 2025 sebagai komitmen dalam menyiapkan ulama masa depan yang berkompeten sekaligus melek teknologi. Program ini dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat peran ulama di tengah perubahan sosial dan perkembangan teknologi informasi.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, menegaskan bahwa PKU telah terbukti menjadi ruang pembinaan yang berkelanjutan, melahirkan ulama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern. Pemerintah daerah memandang pentingnya pembelajaran fikih yang terintegrasi dengan literasi digital sebagai kompetensi yang wajib dimiliki ulama masa kini.

“Kegiatan ini sangat bagus, yaitu pendidikan kader ulama ahli fikih berbasis IT. Jadi ini sudah menyesuaikan dengan kondisi zaman,” ujar Endin.

Endin menjelaskan bahwa PKU tidak hanya menitikberatkan pada penguatan intelektual keagamaan, tetapi juga pembekalan kemampuan lain yang relevan dengan dinamika sosial masyarakat. Ia menilai kurikulum PKU telah mampu menjangkau berbagai aspek kehidupan yang dibutuhkan masyarakat Kabupaten Bekasi.

“Harapannya, kader-kader ulama ini tidak hanya kuat secara intelektual, tetapi juga memiliki keterampilan lain sebagaimana yang tadi disampaikan Ketua MUI,” tuturnya.

Sekda menambahkan bahwa lulusan PKU nantinya diharapkan menjadi bagian dari solusi berbagai persoalan masyarakat melalui penguasaan fikih dan kemampuan memahami isu sosial. Menurutnya, kurikulum PKU telah dirancang untuk menjawab tantangan yang lebih luas.

“Di kaderisasi ini, kita tidak hanya ngurusin masalah keagamaan saja, tetapi juga urusan sosial, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Itu semua sudah masuk dalam kurikulum,” jelasnya.

Endin menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi siap bersinergi dengan para lulusan PKU untuk memperkuat pelayanan masyarakat. Ia melihat para peserta telah dibentuk agar dapat bekerja sama secara kolaboratif dengan instansi pemerintah.

“Sehingga nanti pada saat keluar dari pendidikan dan diwisuda, mereka sudah siap untuk bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi,” katanya.

Terkait dukungan anggaran, Sekda memastikan pemerintah daerah berkomitmen menjaga keberlanjutan program PKU MUI. Meski baru tergabung dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), ia menyatakan dukungan agar program ini terus diperkuat.

“Kita harapkan ke depan bisa menambah anggaran. Secara rinci saya belum lihat posnya, tetapi mudah-mudahan ini tetap berjalan dan mendapat dukungan dari semua pihak,” ucap Endin.

Sementara itu, Ketua MUI Kabupaten Bekasi, KH. Prof Mahmud, menyampaikan bahwa alumnus PKU telah menunjukkan kontribusi nyata, bahkan melalui karya ilmiah seperti penulisan buku fikih yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Ia menilai hal tersebut sebagai bukti keberhasilan pembinaan yang dilakukan MUI.

“Saya dapat suvenir dari alumni, ada yang memberi buku fikih ekonomi perbankan syariah di Jawa Barat. Luar biasa. Ke depan saya titip, ada yang menulis fikih lalu lintas, supaya Bekasi terhindar dari macet,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa keterlibatan ulama dalam isu sosial seperti lalu lintas dapat membantu pemerintah dalam mengurai berbagai persoalan publik. Menurutnya, kolaborasi ulama dengan pemerintah akan sangat bermanfaat bagi masyarakat.

“Kalau ustadz terlibat, saya yakin akan meringankan beban lalu lintas. Saya berharap para kader menjadi paku bumi di bidang itu,” lanjutnya.

KH. Mahmud juga menegaskan bahwa MUI Kabupaten Bekasi menjalankan peran ganda sebagai pelayan umat sekaligus mitra pemerintah. Ia memastikan struktur layanan MUI berjalan setiap hari layaknya perangkat daerah yang melayani berbagai kebutuhan masyarakat.

“MUI adalah khodimul ummah, shodiqul hukuma. Kita layani umat dan menjadi mitra pemerintah. Kita bantu kebutuhan umat dan sosialisasikan program-program pemerintah dengan bahasa agama,” katanya.

Ketua MUI menambahkan bahwa PKU Kabupaten Bekasi memiliki keistimewaan dibandingkan daerah lain karena berfokus pada fikih dan berbasis IT, sebuah inovasi yang belum banyak diterapkan oleh lembaga keagamaan lainnya.

“Pak MUI Jawa Barat sudah menyampaikan, hanya Kabupaten Bekasi yang punya PKU seperti ini. Bidang ilmunya khusus, dan berbasis IT. Karena pesantren belum tentu bisa mengajar santrinya berbasis IT, maka kita yang menginisiasi,” ujarnya.

Dengan berbagai pembekalan seperti literasi digital, pendalaman fikih, wawasan kebangsaan, hingga kearifan lokal, PKU dinilai mampu melahirkan ulama yang moderat dan relevan dengan konteks kekinian. Menurutnya, ulama masa depan harus memahami budaya daerah sebagai bagian dari identitas.

“Kita tidak ingin ulama yang ekstrem. Kita endorse moderasi beragama, kebangsaan, dan kearifan lokal. Jangan sampai ada ulama Bekasi tetapi tidak paham budaya Bekasi,” tegas Ketua MUI.

Reporter : Tata Jaelani

Editor : Fuad Fauzi