Optimalkan Deteksi Dini, Plt Bupati Bekasi Minta FKDM Antisipasi Potensi Kerawanan Sosial

PEMERINTAHAN   Sep 8, 2026  -   Diposting Oleh : Newsroom Diskominfosantik  -  Dibaca : 71 Kali

---

CIKARANG PUSAT – Pemerintah Kabupaten Bekasi memperkuat peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendeteksi berbagai potensi kerawanan sosial sejak dini.

Hal tersebut disampaikan Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, saat mengukuhkan kepengurusan FKDM Kabupaten Bekasi di Aula Gedung PKK, Kompleks Pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Selasa (8/9/2026).

Asep mengatakan, posisi Kabupaten Bekasi sebagai kawasan industri sekaligus daerah penyangga ibu kota membuat dinamika sosial masyarakat berlangsung sangat cepat.

Menurutnya, keberagaman masyarakat, aktivitas ekonomi, serta perkembangan pembangunan menjadi kekuatan daerah. Namun di sisi lain, juga menghadirkan potensi kerawanan yang perlu diantisipasi.

"Di balik kemajuan itu pasti ada unsur-unsur negatifnya. Ada dinamika sosial, ekonomi dan politik yang juga menghadirkan potensi kerawanan sosial," ujarnya.

Kondisi tersebut, kata dia, membuat keberadaan FKDM menjadi semakin penting. FKDM diharapkan mampu menjalankan fungsi deteksi dini terhadap berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) yang berpotensi mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Ia meminta pengurus FKDM yang baru dikukuhkan segera memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, TNI dan Polri, aparatur kecamatan hingga desa dan kelurahan, serta seluruh elemen masyarakat.

"Optimalkan deteksi dini dengan mempertajam kepekaan sosial di lapangan. Informasi yang cepat, akurat dan berimbang sangat dibutuhkan agar setiap potensi konflik atau gangguan keamanan dapat dicegah sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar," katanya.

Ia menegaskan, deteksi dini tidak hanya dibutuhkan ketika persoalan telah muncul, tetapi justru harus dilakukan sebelum terjadi gesekan di tengah masyarakat.

Terlebih, kata Asep, sejumlah kebijakan pembangunan dan penataan wilayah pemerintah daerah bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Maka dari itu, komunikasi dan pemetaan kondisi sosial di lapangan menjadi bagian penting agar setiap kebijakan dapat berjalan secara tertib dan kondusif.

Salah satunya berkaitan dengan penataan pasar dan penggunaan fasilitas umum. Pemerintah daerah, kata Asep, akan terus melakukan penataan agar fungsi jalan dan kawasan perdagangan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

"Jalan raya hanya untuk kendaraan, pasar untuk pedagang. Ini perlu dikomunikasikan dengan baik. Saya berharap FKDM dapat melakukan deteksi dini terhadap riak-riak yang mungkin muncul sebelum pemerintah turun melakukan penataan," ungkapnya.

Asep juga menekankan pentingnya FKDM menjaga netralitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Informasi yang diperoleh di lapangan harus disampaikan secara objektif dan tidak memperkeruh situasi.

"Jalankan tugas dengan mengedepankan objektivitas, demi terciptanya iklim yang kondusif dan mendukung kelanjutan pembangunan daerah," tuturnya.

Ia berharap sinergi antara FKDM dengan pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait dapat menjadi kekuatan bersama dalam menjaga Kabupaten Bekasi tetap aman, harmonis dan damai.

"Kita bahu-membahu menjadikan Kabupaten Bekasi sebagai daerah yang aman, harmonis dan damai, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Sementara itu, Ketua FKDM Kabupaten Bekasi, Apud Syaefudin, mengatakan FKDM merupakan bagian penting dalam membangun kewaspadaan dini di tengah masyarakat.

Menurutnya, FKDM tidak dibentuk untuk mengambil alih tugas pemerintah maupun aparat keamanan. FKDM hadir sebagai mitra strategis yang membantu menghimpun informasi, mencermati perkembangan situasi dan menyampaikan potensi persoalan sejak dini.

"FKDM bukanlah lembaga yang mengambil alih tugas pemerintah. Namun, FKDM hadir sebagai mitra strategis pemerintah dan aparat keamanan, khususnya dalam menghimpun informasi dan mencermati perkembangan situasi di masyarakat," ujarnya.

Apud menilai Kabupaten Bekasi memiliki karakter masyarakat yang dinamis dan beragam. Kondisi tersebut membutuhkan kepekaan bersama terhadap berbagai persoalan sosial, termasuk potensi konflik di lingkungan masyarakat, penyebaran informasi yang tidak benar, intoleransi, maupun berbagai persoalan sosial lainnya.

Karena itu, FKDM Kabupaten Bekasi berkomitmen memperkuat komunikasi, koordinasi dan sinergi bersama Pemerintah Kabupaten Bekasi, TNI, Polri, serta seluruh elemen masyarakat.

"Kami mengajak seluruh jajaran FKDM untuk tidak hanya menunggu munculnya persoalan, tetapi aktif mencermati dinamika yang berkembang di masyarakat," katanya.

Ia juga mengajak masyarakat mengedepankan dialog ketika terjadi persoalan dan memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.

"Apabila ada persoalan, mari kita kedepankan dialog. Apabila ada perbedaan, mari kita kedepankan persatuan. Apabila ada informasi, mari kita pastikan kebenarannya sebelum menyebarkannya," ucap Apud.

Dengan penguatan koordinasi dan deteksi dini tersebut, FKDM diharapkan dapat menjadi bagian dari sistem kewaspadaan masyarakat yang mampu mencegah potensi persoalan berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

"Deteksi dini bukan untuk menimbulkan rasa takut, tetapi membangun kewaspadaan agar setiap potensi persoalan dapat dicegah sebelum menjadi masalah yang lebih besar," pungkasnya.

Reporter : Dani Ibrahim

Editor : Yus Ismail