Jumat, 20 Mei 2022

Kunjungan Kerja DPRD Pesisir Selatan  

Dinsos Kabupaten Bekasi Jadi Rujukan Dalam Penyaluran Bansos

SOSIAL   Feb 25, 2022  -   Diposting Oleh : Newsroom Diskominfosantik  -  Dibaca : 2.724 Kali


id4272_IMG_20220225_102540.jpg
Dinas Sosial Kabupaten Bekasi menerima kunjungan kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Pesisir Selatan untuk melakukan studi banding penyaluran bantuan sosial di Gedung Bupati Pemkab Bekasi pada Kamis (24/02)

CIKARANG PUSAT – Dinas Sosial Kabupaten Bekasi menerima kunjungan anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) untuk melakukan studi banding mengenai proses penyaluran bantuan sosial masyarakat.

Wakil rakyat Pesisir Selatan Sumbar itu menilai penyaluran bantuan sosial (bansos) dari Dinsos Kabupaten Bekasi lebih baik karena dapat meminimalisir terjadinya pemotongan oleh oknum di lapangan.

“Kenapa mereka datang ke kita? Kami tidak menyatakan paling bagus atau jelek juga tidak, tetapi mereka para anggota DPRD itu memiliki penilaian tersendiri terhadap kita,” ujar Kasi identifikasi dan penguatan kapasitas Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, Damanhuri pada Jumat (25/02).

Damanhuri menjelaskan, untuk menjawab pertanyaan dari para wakil rakyat dari Kabupaten oesisir Selatan, Dinas Sosial Kabupaten Bekasi menghadirikan para Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). 

Mereka sebagai ujung tombak di lapangan dilibatkan agar dapat menjawab pertanyaan para anggota DPRD Sesisir Selatan Sumbar itu lebih valid.

"Dan semua teman-teman bisa menjawab karena memang pertanyaannya terkait mengenai pekerjaan sehari-hari yang dilakukan, itu dijawab TKSK, PSM sebagai ujung tombak di lapangan, bagaimana merealisasikan para pemerlu kesejahteraan sosial itu,” jelasnya.

Diantara pertanyaan yang dilontakan yaitu bagaimana para pekerja sosial di Kabupaten Bekasi bisa solid di lapangan dalam penyaluran bantuan. Semua pekerja sosial memiliki tujuan untuk mengentaskan kemisikinan dan membantu meningkatkan kesejahteraan sosial di masyarakat.

"Mereka juga menanyakan, kok bisa di Kabupaten Bekasi bisa solid dalam penyaluran bansos dan sebagainya? Kami solid karena memang tujuan kami untuk mengentaskan masalah sosial di masyarakat. Dan tadi juga ada statmen dari temen PSM bahwa tidak ada pemotongan bansos dan itu memang tidak boleh,” paparnya.

Tak hanya itu, Damanhuri juga menjelaskan, para anggota Dewan Komisi IV Kabupaten Pesisir Selatan itu juga menanyakan tentang data Penerima Bantuan Iuran (PBI). Saat ini, jelasnya, ada sebanyak 64 ribu data PBI yang harus diperbaiki karena semua bansos baik PKH, BPT, KIP itu harus berbasis NIK. 

“Jadi kalau NIK-nya tidak sama dengan Disdukcapil maka bantuan akan tertunda. Nah bagaiman agar bisa terus mendapatkan Bansos? harus memperbaiki NIK, rilis data penerima BPNT ini harus dipadankan dengan Disdukcapil,” tandasnya.

Reporter : Fuad Fauzi

Editor      : Yus Ismail

Berita Lainnya

Pemkab Bekasi Salurkan Bantuan Non Tunai Kepada Anak yang Orang Tuanya Meninggal Akibat Covid-19
SOSIAL   May 19, 2022   Posted by: Newsroom Diskominfosantik
Dinsos Berikan Pembinaan Menjahit dan Bantuan Mesin Jahit
SOSIAL   May 17, 2022   Posted by: Newsroom Diskominfosantik
Momen Ramadan, Karang Taruna Desa Jayalaksana Santuni 184 Yatim
SOSIAL   Apr 29, 2022   Posted by: Newsroom Diskominfosantik
Pokdarwis Karang Kitri Santuni 50 Warga Lansia di Desa Karangmulya
SOSIAL   Apr 25, 2022   Posted by: Newsroom Diskominfosantik
Komunitas Pendaki Gunung Beri Santunan untuk 55 Yatim dan Dhuafa
SOSIAL   Apr 25, 2022   Posted by: Newsroom Diskominfosantik