Dinas SDA-BMBK Target Normalisasi 65 Titik Sungai di Agustus 2025

UMUM   Jul 21, 2025  -   Diposting Oleh : Newsroom Diskominfosantik  -  Dibaca : 185 Kali

---

CIKARANG PUSAT - Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi melalui Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) menargetkan 65 titik kegiatan normalisasi sungai selesai pada Agustus 2025. Langkah ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi garis sepadan sungai serta mengangkat sedimentasi guna memperlancar aliran air untuk mencegah bencana banjir dan kekeringan.

Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas (SDA-BMBK) Kabupaten Bekasi Agung Mulya mengatakan, pihaknya menargetkan kegiatan normalisasi rampung akhir Agustus mendatang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi tahun 2025, menurutnya kegiatan yang berlangsung periode Mei sampai Juni sudah mencapai 54 titik tersebar di 13 kecamatan se-Kabupaten Bekasi.

"Tentunya kami terus berkoordinasi dengan Satpol-PP Kabupaten Bekasi mana saja area yang masih dalam proses penertiban maupun yang sudah dilakukan pembongkaran bangunan liar, mudah-mudahan Agustus bisa tuntas sesuai target kira karena beberapa titik masih proses penertiban," ujar Agung Mulya pada Senin (21/07/2025).

Menurut Agung Mulya, dari 54 kegiatan normalisasi yang sudah selesai dimasing-masing kecamatan terdiri dari wilayah Kecamatan Babelan 4 kegiatan, Kecamatan Tarumajaya 4 kegiatan, Sukawangi 4. Sementara Kecamatan Tambelang 2 kegiatan, Tambun Utara 3, Kecamatan Cibitung 5 kegiatan, Cabangbungin 3 kegiatan, Sukakarya 4 kegiatan, Kecamatan Pebayuran 10, Sukatani 4 kegiatan, Kecamatan Karangbahagia 5 kegiatan, Kecamatan Kedung Waringin 2 kegiatan serta Kecamatan Cikarang Timur 4 kegiatan.

Normalisasi di Kecamatan Babelan yaitu di Kampung Tanjung Air Desa Pantai Hurip, saluran sekunder Kali Baru, Tarumajaya Kali Desa Pusaka Rakyat, Kali Pangkalan Desa Segara Jaya. “Sementara di Kecamatan Tambelang normalisasi Kali Jute Desa Sukabakti, Kecamatan Sukatani aliran Kali Sukahurip. Kami berharap melalui APBD Perubahan tahun 2025 ini ada penambahan kegiatan sehingga normalisasi ini bisa terus berlanjut menyisir sungai-sungai," jelasnya.

Dirinya menambahkan, dalam pelaksanaan normalisasi pihaknya berkolaborasi dengan Satpol-PP Kabupaten Bekasi. Harapannya agar mempermudah akses alat berat menjangkau Daerah Aliran Sungai (DAS), sesuai Surat Edaran Bupati Bekasi Tentang Pembongkaran dan Penertiban Bangunan Liar Pada Bantara Sungai yang mengacu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum yang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja.

"Sebenarnya penertiban bangli sudah kita mitigasi dari Bidang PSDA dari tahun 2024 kemarin, kita sudah komunikasi dan bersinergi dengan Satpol-PP bahwa kita akan ada kegiatan normalisasi disejumlah titik dimana area tersebut banyak terdapat bangunan tidak berizin," tambahnya.

Menurut Agung, keberadaan bangunan liar kerap menjadi penghambat utama proses normalisasi, oleh karena itu peran Satpol-PP dalam membuka akses Daerah Aliran Sungai DAS sangat penting. Sementara pihaknya juga turut mendukung dalam pelaksanaan penertiban bangunan liar dengan mengerahkan alat berat excavator.

“Bantaran sungai itu bukan untuk tempat tinggal disana ada Garis Sepadan Sungai (GSS) yang sudah ditetapkan melalui regulasi masyarakat harus menyadari bahwa membangun diatas lahan tersebut tidak dibenarkan, penertiban tujuan utamanya pasti mempermudah akses alat berat kita dilokasi tentunya akan lebih maksimal ketika berjalan normalisasi sungai,” tandasnya.

Reporter : Endar Raziq B.