Bawaslu Kabupaten Bekasi Siapkan Anak Muda Jadi Pemilih Cerdas dan Aktif Jaga Demokrasi

PENDIDIKAN   Jun 11, 2026  -   Diposting Oleh : Newsroom Diskominfosantik  -  Dibaca : 89 Kali

---

CIKARANG UTARA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bekasi menggelar Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) bertema "Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu dan Pemilihan 2029 yang Bermartabat" di Aula Bawaslu Cikarang Utara, Kamis (11/6/2026).

Kegiatan ini diikuti perwakilan pelajar SMA dan SMK yang tergabung dalam Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) sebagai upaya menyiapkan generasi muda menjadi pengawas partisipatif pada Pemilu dan Pemilihan 2029.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi Akbar Khadafi mengatakan, program Pendidikan Pengawas Partisipatif bertujuan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu melalui pengembangan kapasitas pengawas partisipatif secara berkelanjutan. Program ini untuk membentuk para siswa sebagai pengawas partisipatif di masyarakat agar dapat bergerak secara efektif dalam mengawal proses demokrasi.

"Hasil yang diharapkan dalam jangka panjang adalah peserta mampu menjadi pengawas partisipatif dan mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi setiap tahapan pemilu," ujar Akbar.

Akbar Khadafi menerangkan, kalangan pelajar menjadi sasaran utama karena pada Pemilu 2029 mendatang sebagian besar telah memasuki usia pemilih. Bawaslu ingin membangun kesadaran politik dan demokrasi sejak dini agar generasi muda tidak hanya menjadi pemilih yang cerdas, tetapi juga mampu berperan aktif dalam menjaga kualitas demokrasi.

"Kami fokus kepada pelajar karena pada tahun 2029 nanti mereka akan menjadi pemilih pemula. Pada Pemilu 2024 sekitar 60 persen pemilih berasal dari kalangan milenial dan Generasi-Z, sehingga ke depan kelompok ini akan menjadi kekuatan dominan dalam proses demokrasi," katanya.

Akbar menambahkan, program Pendidikan Pengawas Partisipatif memanfaatkan Learning Management System (LMS) melalui Google Classroom sebagai media pembelajaran yang efektif dan mudah diakses. Materi yang diberikan meliputi pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu, pelaporan dugaan pelanggaran, pengembangan pengawasan partisipatif berbasis komunitas dan digital, penguatan jejaring pengawasan, serta pemberdayaan masyarakat.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bekasi, Asep Buchori mengatakan, bahwa pengawasan pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu, melainkan memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk generasi muda.

"Bawaslu memang memiliki kewenangan dalam pengawasan, tetapi tidak mungkin mengawasi seluruh TPS di 23 kecamatan sendirian. Karena itu diperlukan dukungan mata dan telinga dari para generasi muda untuk ikut mengawal jalannya demokrasi," ujarnya.

Asep menekankan pentingnya literasi digital bagi peserta Pendidikan Pengawas Partisipatif. Para pelajar diharapkan mampu memilah informasi yang beredar di media sosial, mengenali berita bohong atau hoaks. Kabupaten Bekasi memiliki Daftar Pemilih Tetap (DPT) sekitar 2,3 juta jiwa dengan karakteristik masyarakat yang sangat beragam kondisi tersebut dinilai memiliki potensi kerawanan terhadap praktik politik uang maupun politik identitas.

"Kompleksitas wilayah Kabupaten Bekasi menuntut keterlibatan masyarakat yang lebih luas dalam pengawasan, Karena itu peserta P2P harus menjadi contoh di lingkungannya masing-masing dan menjadi agen pendidikan demokrasi bagi masyarakat," katanya.

Asep menambahkan, Bakesbangpol siap berkolaborasi dengan Bawaslu dalam menyiapkan kader-kader pengawas partisipatif di seluruh kecamatan. Selain itu, pihaknya juga akan bersinergi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kabupaten Bekasi melalui program patroli siber guna memperkuat pengawasan di ruang digital.

"Kami siap memfasilitasi dan berkolaborasi agar ke depan terdapat kader-kader pengawas partisipatif di 23 kecamatan yang dapat menyosialisasikan pentingnya pengawasan pemilu dan meningkatkan partisipasi pemilih, khususnya pemilih pemula," ucapnya.

Menurut Asep, para peserta yang berasal dari pengurus OSIS dan perwakilan sekolah dipersiapkan sebagai garda terdepan pengawasan partisipatif. Bekal yang diperoleh melalui program ini diharapkan dapat diterapkan saat mereka melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, memasuki dunia kerja maupun berperan aktif di tengah masyarakat.

"Bawaslu sedang mempersiapkan para siswa ini menjadi garda terdepan pengawasan, baik nanti di kampus, tempat kerja maupun lingkungan masyarakat. Dengan begitu pola pengawasan akan semakin efektif dan mampu menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat," tandasnya.

Reporter : Endar Raziq B.

Editor : Yus Ismail