Rabu, 02 Juli 2025

Balitbangda Fasilitasi Penyusunan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

PEMERINTAHAN   Jun 8, 2022  -   Diposting Oleh : Newsroom Diskominfosantik  -  Dibaca : 3.065 Kali


id4926_WhatsApp Image 2022-06-08 at 20.25.08.jpeg
PENGELOLAAN KEUANGAN: Balitbangda Kabupaten Bekasi memfasilitasi penyusunan indeks pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 yang digelar di Hotel Zuri Ekspres, Jababeka, Desa Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, pada Rabu (08/06/2022). FOTO: IST

CIKARANG SELATAN – Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kabupaten Bekasi memfasilitasi penyusunan indeks pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 yang digelar di Hotel Zuri Ekspres, Jababeka, Desa Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, pada Rabu (08/06/2022).

Kegiatan ini dilakukan menyusul dengan adanya Permendagri No.19 Tahun 2020 yang mewajibkan setiap Pemkab/Pemkot melakukan penyusunan pengeloalaan keuangan daerah.

Kabid Sosial dan Pemerintahan pada Balitbangda Kabupaten Bekasi, Abdul Rohman mengatakan kegiatan tersebut mengudang beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Tujuan agar memfaslitasi OPD memahami cara pengisian atau menginput pengelolaan keuangan daerah.

“Penginfutan sudah dibuka dari Tanggal 2 Juni dan akhir 31 Agustus ini. Kita coba memfasilitasi dulu, berkolaborasi dengan OPD terkait ini dan kita kasih masukan-masukan dari narasumber, bagimana mereka bisa memahami dalam arti mengisi indeks itu,” jelas Abdul Rohman.

Dia menjelaskan, penyusunan indeks pengelolaan keuangan daerah untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah oleh Pemkab Bekasi. Baik dari dimensi perencanaan, penganggaran, transparansi dan pengawasannya berdasarkan Permendagri No. 19.

“Kita sifatnya mengevaluasi, seperti apa sih pengelolaan keuangan daerah kita itu. Dari nilai yang didapatkan, kita bisa mengukur seperti apa tingkatan pengelolaan keuangan, apakah baik, apakah perlu pembinaan atau sangat perlu pembinaan, nanti klaisfikasinya seperti itu,” paparnya.

Dia mengungkapkan, jika klasifikasinya masuk dalam kategori perlu pembinaan maka kedepannya akan ada perbaikan. Sehingga, bisa meminimalisir permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Nanti akan diketahui poin manakah atau dimensi mana yang kurang di Kabupaten Bekasi, tahun depan akan diperaiki,” tambahnya.

Abdul Rohman juga menjelaskan ada empat dimensi yang akan diukur dalam pengelolaan keuangan daerah, di antaranya  dimensi perencanaan, dimensi penganggaran, dimensi transparansi dan dimensi pengawasan.

Misalnya saja, pada dimensi transparansi, pengelolaan keuangannya belum dipublish melalui website Kabupaten. Dengan begitu, akan berpengaruh terhadap penilain transparansi pengelolaan keuangan daerah tersebut.

“Ya kalau sekarang ini belum terpublish, nilainya kan jadi kurang baik. Berikut kedepannya bagaimana keuangan ini bisa terpublish dengan baik ke masyarakat luar,” katanya. (*)

REPORTER: FUAD FAUZI

EDITOR: TATA JAELANI

Berita Lainnya

Satukan Talenta Muda dan Industri, Pemkab Bekasi Sambut Baik "Career Connect 2025"
PEMERINTAHAN   Jul 1, 2025   Posted by: Newsroom Diskominfosantik
Bangga Jadi Tuan Rumah Jambore Pramuka Jawa Barat, Wabup Bekasi ; Momentum Cetak Generasi Unggul
PEMERINTAHAN   Jul 1, 2025   Posted by: Newsroom Diskominfosantik
DLH Kabupaten Bekasi Targetkan Bentuk Bank Sampah Baru di 322 RW
PEMERINTAHAN   Jul 1, 2025   Posted by: Newsroom Diskominfosantik
Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Resmi Diperpanjang hingga 30 September
PEMERINTAHAN   Jun 28, 2025   Posted by: Newsroom Diskominfosantik
HANI 2025 : Wabup Asep Ajak Generasi Muda Bekasi Bangun Masa Depan dan Jauhi Narkoba
PEMERINTAHAN   Jun 28, 2025   Posted by: Newsroom Diskominfosantik