Usai Pendampingan oleh Kementerian PUPR, TPST Kertamukti Resmi Diserahkan ke Pemkab Bekasi

PEMERINTAHAN   Jul 7, 2025  -   Diposting Oleh : Newsroom Diskominfosantik  -  Dibaca : 1.874 Kali

---

CIKARANG PUSAT – Pemerintah Kabupaten Bekasi resmi menerima pengelolaan sementara Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kertamukti Kecamatan Cibitung dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Barat, usai pendampingan selama 10 bulan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). 

Prosesi serah terima dilakukan oleh Kepala BPPW Jawa Barat, M. Reva Sastrodiningrat kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait. 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait mengatakan, pasca serah terima ini kedepan seluruh operasional akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pemkab Bekasi juga telah menganggarkan biaya operasional untuk enam bulan ke depan.

"TPST Kertamukti memiliki kapasitas pengolahan sampah sebesar 50 ton per hari, besarnya volume tersebut yang mampu dikelola baru mencakup sebagian desa di Kecamatan Cibitung dengan estimasi jumlah penduduk sebesar 400 hingga 500 ribu jiwa," ujarnya, pada Senin (7/07/2025).

Dony menjelaskan kehadiran TPST Kertamukti dapat mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Burangkeng dan Pemkab Bekasi bertekad akan memperkuat tempat pengelolaan sampah di tiap wilayah kecamatan. 

Menurutnya, pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR mendukung penuh pembangunan TPST Kertamukti sebagai bagian dari program nasional penanganan sampah yang terintegrasi.

"Produk utama TPST saat ini adalah RDF (Refuse-Derived Fuel), selain juga menghasilkan pupuk organik, RDF nantinya akan disalurkan ke pihak offtaker sebagai bahan bakar alternatif untuk industri," jelasnya.

Donny menyebutkan, dari total 50 ton sampah di TPST Kertamukti yang diolah, ada sekitar 88 persen yang berhasil menjadi RDF dan tersisa sedikitnya 12 persen yang merupakan residu yang tidak bisa dimanfaatkan dan dibuang ke TPA Burangkeng.

"Untuk pengoperasian TPST dibutuhkan tenaga kerja sebanyak 57 personel yang bertugas sebagai pengangkut sampah, termasuk keamanan. Jumlah tersebut belum termasuk petugas dari armada truk pengangkut," tuturnya.

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Barat, M. Reva Sastrodiningrat mengatakan, TPST Cibitung merupakan proyek pertama dalam program Integrated Sustainable Waste Program (ISWP). Proyek ini dibangun sejak tahun 2023 dan selesai pada 2024.

Menurutnya, berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan kesiapan Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam pengoperasian. Namun BPPW Jabar akan tetap mendampingi selama masa transisi pasca serah terima.

"Saat ini, kontribusi TPST Cibitung baru sekitar 3 persen dari total pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi. Kami berharap ke depan kontribusinya akan terus meningkat," ujarnya. 

Reva mengatakan, selama masa pendampingan, berbagai proses dari sorting hingga pemilahan RDF telah berjalan, dengan evaluasi rutin mingguan untuk peningkatan kinerja pengolahan secara bertahap. 

Reva menuturkan proses serah terima aset harus melalui Kementerian Keuangan. Proses administratif tersebut biasanya membutuhkan waktu sekitar satu tahun. Karena itu dilakukan serah terima pengelolaan sementara agar infrastruktur bisa langsung dimanfaatkan. 

"Sesuai ketentuan dalam pengelolaan aset itu oleh Ditjen Cipta Karya jadi apapun infrastruktur yang sudah kami bangun seharusnya kita langsung serah terimakan, Alhamdulillah hari ini bisa diserah terimakan, sekaligus melepas produk RDF sebesar 9 ton," ujarnya. 

Reporter : Endar Raziq B.