Sabtu, 29 Januari 2022

Pemkab Bekasi Terima LHP Kepatuhan Belanja Daerah Tahun 2021 dari BPK Perwakilan Jabar

PEMERINTAHAN   Jan 14, 2022  -   Diposting Oleh : Newsroom Diskominfosantik  -  Dibaca : 154 Kali


id4022_Compress_20220114_231831_1843.jpg
Foto : Prokopim Pemkab Bekasi

BANDUNG - Pemerintah Kabupaten Bekasi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat. 

Penyerahan LHP diterima langsung oleh Plt. Bupati Bekasi, Akhmad Marjuki, didampingi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), BN. Kholik Qodratullah, dan Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Herman Hanapi, di Kantor BPK Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis (14/1). 

Dalam kesempatan tersebut, Plt. Bupati Bekasi mengatakan LHP yang diserahkan ini kedepannya akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi Kabupaten Bekasi, sehingga penyelenggaraan pemerintahan bisa semakin akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku. 

"Terkait rekomendasi yang disampaikan dalam laporan LHP, kami akan berusaha untuk segera menindaklanjutinya. Mudah-mudahan tidak ada rekomendasi yang signifikan,” jelasnya 

Dirinya juga menjelaskan, bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi akan segera melaksanakan rekomendasi yang terdapat dalam LHP Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, dalam jangka waktu yang telah ditentukan. 

“Tentunya kami siap untuk menindaklanjuti dan melaksanakan LHP tersebut dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dan tidak lebih dari 60 hari.” ucapnya. 

Sementara itu, Kepala BPK Provinsi Jawa Barat, Agus Khotib mengatakan, tujuan dari LHP adalah untuk memberikan simpulan apakah pengelolaan belanja daerah (belanja modal, belanja barang dan jasa, dan belanja tidak terduga) telah sesuai dengan perundang-undangan. 

BPK Provinsi Jabar juga merekomendasikan kepada Bupati dan Walikota, agar menginstruksikan kepada perangkat daerah untuk memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan, serta memproses kelebihan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke kas daerah. 

"Saya minta Bupati/Walikota agar memperhitungkan dan menetapkan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum yang dikenakan.” ujarnya. 

Penyerahan LHP Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, selain untuk Pemkab Bekasi juga diserahkan untuk Pemkab Karawang dan Pemerintah Kota Cimahi. (Prokopim Pemkab Bekasi).

Berita Lainnya

Plt. Bupati Bekasi Akhmad Marjuki Hadiri Muskab KORPRI Tahun 2022
PEMERINTAHAN   Jan 28, 2022   Posted by: Newsroom Diskominfosantik
Kecamatan Sukatani Mulai Inventarisir Usulan Musrenbang Desa
PEMERINTAHAN   Jan 27, 2022   Posted by: Newsroom Diskominfosantik
Plt. Bupati Bekasi Hadiri Muswil XI Pemuda Pancasila Jawa Barat
PEMERINTAHAN   Jan 27, 2022   Posted by: Newsroom Diskominfosantik
BPN Kabupaten Bekasi Gelar Penyuluhan PTSL di Desa Karanganyar
PEMERINTAHAN   Jan 26, 2022   Posted by: Newsroom Diskominfosantik
Pemerintah Kecamatan Cibarusah Dukung Desa Terapkan Digitalisasi Pengelolaan Keuangan
PEMERINTAHAN   Jan 26, 2022   Posted by: Newsroom Diskominfosantik