Pemkab Bekasi Targetkan Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih Rampung Tahun 2025

PEMERINTAHAN   Nov 25, 2025  -   Diposting Oleh : Newsroom Diskominfosantik  -  Dibaca : 70 Kali

---

JAKARTA – Pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Bekasi mulai menunjukkan hasil positif. Selain telah terbentuk secara legal, beberapa desa juga tengah memulai pembangunan fisik sebagai bagian dari implementasi program tersebut.

Hal itu disampaikan Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Ida Farida, usai menghadiri Rapat Evaluasi Percepatan Pembangunan KDKMP yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Ruang Rapat Paripurna Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (25/11/2025). Acara ini turut diikuti secara virtual oleh pemerintah daerah se-Indonesia. 

Ida menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Bekasi terus mendorong percepatan pembangunan KDKMP yang telah terbentuk di 179 desa dan 8 kelurahan. Meski masih terdapat beberapa kajian lokasi yang harus diselesaikan, ia menegaskan bahwa pembangunan koperasi harus didahului oleh penyelesaian administrasi lahan secara menyeluruh, baik berupa tanah milik desa, aset daerah, maupun lahan yang menjadi kewenangan provinsi atau pemerintah pusat.

“Semua aspek administrasi harus dipastikan jelas sebelum pembangunan dimulai. Ini penting agar proses berjalan tertib dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujarnya.

Ia menambahkan, KDKMP merupakan amanah konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945, yang menekankan bahwa perekonomian nasional harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Program ini diyakini akan membawa dampak besar bagi penguatan ekonomi desa melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan aktivitas produktif, serta sinergi dengan berbagai program pembangunan lainnya.

“Kita harus mendukung program ini dengan sebaik-baiknya dan mengawal agar perekonomian desa benar-benar mampu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat,” tambahnya.

Terkait koperasi yang memanfaatkan Tanah Kas Desa (TKD), Ida memastikan bahwa seluruh proses harus mengikuti regulasi, termasuk musyawarah desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Hal ini penting karena pemanfaatan TKD dilakukan dengan skema sewa-menyewa sehingga memerlukan landasan hukum yang lengkap.

“Beberapa koperasi sudah mulai dibangun. Namun seluruh koperasi yang menggunakan Tanah Kas Desa tetap harus melalui musyawarah desa, karena mekanismenya adalah sewa-menyewa,” jelasnya.

Ida menargetkan seluruh pembangunan KDKMP di Kabupaten Bekasi dapat rampung pada tahun 2025. Pemkab Bekasi terus melakukan koordinasi intensif dengan para camat serta pemantauan melalui berbagai forum perangkat daerah untuk memastikan seluruh tahapan administratif dan teknis berjalan sesuai jadwal.

Dengan upaya percepatan tersebut, ia berharap KDKMP dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat kemandirian desa, serta mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan secara berkelanjutan.

“Target kami, tahun 2025 seluruh proses pembangunan KDKMP bisa selesai. Kami memastikan para camat menjalankan musyawarah desa serta melengkapi seluruh tahapan administratif,” ujarnya.

Reporter : Dani Ibrahim

Editor      : Yus Ismail