Perkuat Kolaborasi Pentahelix, Bappeda Luncurkan Kapak Bekasi untuk Atasi Stunting

PEMERINTAHAN   Nov 14, 2025  -   Diposting Oleh : Newsroom Diskominfosantik  -  Dibaca : 1.578 Kali

---

CIKARANG PUSAT — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi meluncurkan inovasi KAPAK BEKASI (Kolaborasi Aksi Pentahelix Kabupaten Bekasi) sebagai upaya memperkuat sinergi lintas pihak dalam percepatan penurunan stunting. Inisiatif tersebut dimulai melalui Kick Off dan Penandatanganan Komitmen Bersama Pencegahan dan Penurunan Stunting di Aula KH Noer Ali, Gedung Bupati Bekasi, Jumat (14/11/2025).

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kabupaten Bekasi, Fadly Marissatrio, menyampaikan bahwa KAPAK BEKASI dirancang untuk mengoptimalkan potensi pentahelix—pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, media, dan masyarakat—agar penanganan stunting lebih terarah dan berdampak.

Ia menjelaskan bahwa prevalensi stunting Kabupaten Bekasi pada 2024 berada di angka 18,2 persen, turun dari 23,2 persen pada 2023. Meski turun 5 persen, ia menilai hasil tersebut masih belum mencerminkan potensi maksimal daerah.

“Stunting bukan hanya soal tinggi atau berat badan, tapi tentang menyiapkan generasi emas 2045. Karena itu, seluruh unsur pentahelix harus bergerak bersama melalui program dan intervensi yang saling terhubung,” ujarnya.

Fadly menguraikan peran masing-masing unsur pentahelix: pemerintah mendorong intervensi spesifik dan sensitif melalui program lintas dinas; perusahaan menyalurkan kontribusi melalui CSR; perguruan tinggi mendukung dengan riset, inovasi, dan KKN Tematik; media memperkuat edukasi publik; sementara masyarakat berperan melalui komunitas, kader posyandu, dan PKK.

“KKN Tematik punya sumber daya besar, mahasiswanya bisa ratusan hingga ribuan. Ini bisa dimanfaatkan perusahaan untuk turun langsung mendukung penanganan stunting,” jelasnya.

Dalam hal tata kelola CSR, Bappeda telah menyiapkan menu CSR dalam Musrenbang CSR yang mencakup kebutuhan infrastruktur, sosial budaya, pendidikan, kesehatan, hingga sektor pertanian dan perikanan. Penanganan stunting masuk dalam menu pembangunan manusia yang dapat dipilih perusahaan.

“Kami menyiapkan data keluarga berisiko stunting sebagai lokus intervensi agar bantuan tepat sasaran,” tambahnya.

Sebagai indikator jangka menengah, Fadly menargetkan terwujudnya kecamatan bebas stunting pada 2026 melalui pilot project di kecamatan dengan prevalensi tertinggi. Seluruh program CSR dan KKN Tematik akan diarahkan secara terfokus di wilayah tersebut.

Saat ini terdapat sekitar 10–15 perusahaan yang aktif membantu penanganan stunting. Jumlah itu diperkirakan meningkat seiring sosialisasi berkelanjutan bersama media dan perluasan informasi kebutuhan daerah.

“Kami harap semakin banyak pihak bergabung dalam kolaborasi ini agar penurunan stunting semakin cepat tercapai,” tutupnya.

Reporter : Arif Tiarno

Editor : Fuad Fauzi