Pemkab Bekasi Minta Satgas MBG Bergerak Kawal Distribusi dan Jadi Penggerak Ekonomi

PEMERINTAHAN   May 7, 2026  -   Diposting Oleh : Newsroom Diskominfosantik  -  Dibaca : 46 Kali

---

CIKARANG PUSAT – Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Carwinda, memimpin Rapat Koordinasi Optimalisasi Peran dan Tugas Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) di Aula KH. Noer Alie, Gedung Kantor Bupati Bekasi, Kamis (7/5/2026). Ia menegaskan, Satgas MBG di semua tingkat harus segera bergerak mengawal ketepatan distribusi dan memastikan program ini menjadi penggerak ekonomi lokal.

"Optimalisasi peran Satgas di setiap tingkatan, mulai dari kabupaten, kecamatan, hingga desa adalah kunci. Camat sebagai Kepala Satgas di Kecamatan harus segera membentuk posko pengawasan. Saya tidak ingin ada kecamatan yang lambat," ujar Carwinda di hadapan jajaran Perangkat Daerah (PD), camat, kepala puskesmas, dan organisasi profesi yang hadir.

Carwinda memaparkan delapan indikator Satgas MBG Kab/Kota Terbaik yang harus dijalankan, meliputi rapat rutin berkala, penerbitan Peraturan Bupati sebagai payung hukum, alokasi anggaran APBD pendukung, monitoring terpadu antar PD, pelatihan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pembinaan sanitasi oleh puskesmas, pengawasan gizi oleh dinas kesehatan, serta inovasi sistem pelaporan digital Satgas.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bekasi, Krido Saptono, menekankan pentingnya data sasaran yang akurat sebagai fondasi transparansi. "Data harus tepat. Kami siap mendukung pemutakhiran di semua level agar program benar-benar tepat sasaran," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Alamsyah, memastikan verifikasi penerima dari kelompok rentan berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). "Kami akan terjun langsung bersama pendamping sosial agar lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga miskin tidak terlewat," ujarnya.

Kepala Bappeda, Dwy Sigit Andrian, memaparkan data prevalensi stunting dan peran pemerintah daerah berdasarkan regulasi terbaru. Ia menyampaikan, prevalensi stunting di Kabupaten Bekasi berhasil ditekan dari 23,2 persen pada 2023 menjadi 18,4 persen pada 2024, dengan target di bawah 10 persen pada 2025. Berdasarkan data Dinas Kesehatan melalui aplikasi e-PPGBM 2024, tercatat sebanyak 3.948 anak masih mengalami stunting. "Penurunan ini hasil kerja kolaboratif, tapi kita belum puas. Peran semua PD harus terus diperkuat," ujarnya.

Dwy Sigit menjelaskan, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG memberikan kepastian hukum, kejelasan peran lembaga, serta mekanisme pengawasan yang terstruktur bagi pemerintah daerah.

"Regulasi ini menempatkan pemda sebagai garda terdepan dalam memastikan program berjalan tepat sasaran, mulai dari peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak balita," tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya pendekatan pentahelix dalam penanganan stunting, melibatkan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, media, dan masyarakat. "Stunting bukan hanya soal gizi, tapi tentang menyiapkan generasi emas 2045," pungkasnya.

Dari sisi kesehatan, Direktur RSUD Kabupaten Bekasi, Sri Enny Mainiarti, menegaskan bahwa makanan bergizi gratis adalah intervensi efektif menurunkan stunting dan gizi buruk.

"Kami siap menjadi mitra evaluasi dampak program di fasilitas kesehatan," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Administrasi Umum (Asda III), Iis Sandra Yanti, menyosialisasikan persiapan SPPG Award 2026 yang akan menilai standar keamanan pangan, kebersihan, dan inovasi menu dapur SPPG. "Ini pemantik agar dapur-dapur SPPG di Bekasi berprestasi di tingkat nasional," ajaknya.

Menutup rapat, Carwinda memberikan sejumlah penekanan strategis. Pertama, validasi data penerima manfaat harus dilakukan secara cermat dan memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan. Kedua, jumlah SPPG yang memiliki sertifikat Standar Tata Kelola dan Sanitasi (STKS) harus terus bertambah untuk menjamin kualitas pelayanan. Ketiga, ia meminta perhatian terhadap keluhan masyarakat terkait variasi menu makanan agar anak-anak tidak bosan dan kandungan gizi tetap terpenuhi.

"Satgas butuh keseriusan para camat. Saya minta semua segera dikoordinasikan, terutama kaitan pemasok bahan baku. Pastikan masyarakat di desa dan kecamatan yang menjadi pemasok, agar perekonomian lokal ikut maju. Harus ada keputusan bupati untuk memperbaiki kinerja MBG," tegas Carwinda.

Ia menutup dengan instruksi agar seluruh hasil rapat segera ditindaklanjuti di tingkat Satgas Kecamatan. "Lakukan pendataan, bentuk posko, awasi distribusi. Semua bergerak serentak mulai hari ini," pungkasnya. (**).