Pemkab Bekasi Minta PMI Perkuat Tata Kelola dan Ketersediaan Stok Darah
SOSIAL
Sep 14, 2026 -
Diposting Oleh : Newsroom Diskominfosantik -
Dibaca : 121 Kali
STOK DARAH : Pemerintah Kabupaten Bekasi minta kepengurusan baru Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bekasi masa bakti 2026–2031 untuk memperkuat pengelolaan organisasi dan meningkatkan kapasitas ketersediaan stok darah bagi masyarakat. foto : Tata Jaelani
CIKARANG BARAT – Pemerintah Kabupaten Bekasi minta kepengurusan baru Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bekasi masa bakti 2026–2031 untuk memperkuat pengelolaan organisasi dan meningkatkan kapasitas ketersediaan stok darah bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asda I) Kabupaten Bekasi, Hudaya mewakili Plt Bupati Bekasi usai pelantikan Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI Kabupaten Bekasi masa bakti 2026–2031 di Ruang Pertemuan Kantor Pengelola Kawasan Industri MM2100, Kecamatan Cikarang Barat, Senin (14/9/2026).
“Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, saya mengucapkan selamat atas pelantikan kepengurusan PMI Kabupaten Bekasi periode 2026–2031. Tentu tugas berat sudah menanti di depan,” ujar Hudaya.
Hudaya meminta kepada PMI Kabupaten Bekasi untuk memperkuat pengelolaan organisasi dan meningkatkan kapasitas ketersediaan stok darah melalui layanan donor darah sehingga kapasitas ketersediaan stok darah dapat terus ditingkatkan dan kebutuhan masyarakat dipenuhi secara cepat.
“Ketersediaan darah ini harus terus ditingkatkan supaya masyarakat lebih mudah dan lebih cepat mendapatkan kebutuhan darah. Jangan sampai terjadi kekosongan stok darah di PMI,” tegasnya.
Menurutnya, sebagai daerah industri dengan berbagai kompleksitas persoalan, Kabupaten Bekasi membutuhkan penguatan tata kelola PMI melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, kawasan industri, serta seluruh elemen masyarakat.
“Kita harapkan kolaborasi dan kerja sama dengan seluruh kawasan yang ada dapat meningkatkan kinerja, kapasitas kelembagaan, dan operasionalisasi PMI Kabupaten Bekasi,” katanya.
Di sisi lain, Hudaya mengapresiasi konsistensi PMI Kabupaten Bekasi dalam membantu masyarakat menghadapi kondisi kekeringan yang masih berlangsung di sejumlah wilayah.
“Sekalipun kepengurusannya sedang beralih, bantuan-bantuan air tetap terus dilaksanakan. Mudah-mudahan ini bisa mengurangi beban masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu Ketua PMI Kabupaten Bekasi Masa Bakti 2026–2031, Ahmad Kosasih, mengatakan kepengurusan baru siap memperkuat pengelolaan organisasi sekaligus meningkatkan berbagai pelayanan sosial dan kemanusiaan yang selama ini telah berjalan.
“Kami menyadari ini adalah amanah besar dan tanggung jawab yang mulia. Tanpa dukungan semua pihak, kami tidak akan mampu menjalankan amanah ini,” kata Ahmad.
Ia menyampaikan apresiasi kepada pengurus PMI masa bakti 2021–2026, beserta staf dan relawan yang telah mendedikasikan diri dalam berbagai tugas kemanusiaan di Kabupaten Bekasi.
“Kabupaten Bekasi adalah wilayah yang rentan dengan berbagai tantangan dan ancaman, mulai dari pandemi COVID-19, banjir, kekeringan, angin ribut, hingga berbagai kejadian kedaruratan lainnya,” jelasnya.
Ahmad menuturkan, pengalaman menghadapi berbagai kondisi tersebut menjadi modal penting bagi PMI untuk memperkuat kapasitas organisasi, meningkatkan profesionalisme relawan, serta mempercepat respons kepada masyarakat.
“Ke depan tantangannya akan semakin kompleks. Karena itu, kepengurusan baru memiliki tanggung jawab besar untuk membenahi pengelolaan PMI, meningkatkan kualitas pelayanan sosial kemanusiaan, dan menghadirkan program yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Untuk itu, PMI Kabupaten Bekasi menetapkan sejumlah fokus kerja, di antaranya memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan kapasitas layanan donor darah, memastikan ketersediaan stok darah yang memadai dan berkualitas, mempercepat respons terhadap bencana dan kedaruratan, serta memperluas pelayanan hingga seluruh 23 kecamatan.
“Kami berkomitmen memperkuat pengelolaan PMI, meningkatkan kapasitas ketersediaan stok darah, mempercepat respons bencana dan kedaruratan, serta memperluas pelayanan ke 23 kecamatan. Kami juga akan memperkuat PMI kecamatan dan Siaga Berbasis Masyarakat atau SIBA,” tandasnya.
Reporter : Tata Jaelani
Editor : Fuad Fauzi