Pemkab Bekasi Intervensi Pasokan Komoditas Pangan

EKONOMI   Sep 28, 2026  -   Diposting Oleh : Newsroom Diskominfosantik  -  Dibaca : 46 Kali

---

CIKARANG PUSAT — Pemerintah Kabupaten Bekasi mulai melakukan langkah intervensi untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan sejumlah komoditas pangan menyusul kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang terjadi selama dua pekan berturut-turut.

Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi, Helmi Yenti, mengatakan IPH Kabupaten Bekasi pada pekan terakhir tercatat mencapai 2,73. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kenaikan harga sejumlah komoditas yang pasokannya berasal dari luar daerah.

"Memang sudah dua minggu berturut-turut IPH di Kabupaten Bekasi mengalami kenaikan. Terakhir itu di angka 2,73,” ujar Helmi usai Apel Pagi ASN di Plaza Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, Senin (28/9/2026).

Menurut Helmi, salah satu faktor yang memengaruhi kenaikan harga adalah musim kemarau yang berlangsung cukup panjang dan ekstrem. Kondisi tersebut turut berdampak terhadap produksi di sejumlah daerah pemasok komoditas pangan Kabupaten Bekasi.

Beberapa komoditas yang menjadi perhatian antara lain cabai rawit, cabai merah dan daging sapi. Untuk komoditas cabai, Kabupaten Bekasi masih sangat bergantung pada pasokan dari daerah lain karena produksi lokal belum mampu memenuhi kebutuhan.

Helmi menyebutkan, pihaknya selama ini mengandalkan pasokan dari sejumlah daerah, seperti Garut dan Magelang. Namun, produksi di daerah tersebut juga mengalami penurunan akibat kemarau dan berakhirnya masa panen raya.

"Setelah kita hubungkan dengan daerah pemasok, mereka juga mengalami pengurangan produksi sekitar 40 persen. Selain karena kemarau, mereka juga sudah tidak dalam masa panen raya,” jelasnya.

Untuk menjaga ketersediaan pasokan, Pemkab Bekasi mulai membuka alternatif pasokan dari Lampung dan Sumatera Barat yang kondisi produksinya relatif tidak terdampak kemarau seperti daerah pemasok sebelumnya.

Namun, langkah tersebut juga menghadapi tantangan. Menurut Helmi, cabai dari wilayah tersebut memiliki kadar air yang lebih tinggi sehingga berisiko mengalami kerusakan selama proses distribusi.

"Risikonya, dari barang yang dikirim bisa ada sekitar sepertiganya yang mengalami kebusukan. Artinya ada kerugian yang harus ditanggung bandar,” katanya.

Kondisi tersebut berpotensi ikut memengaruhi harga di tingkat pasar karena kerugian selama distribusi dapat dibebankan dalam harga jual. Karena itu, Pemkab Bekasi terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan kementerian/lembaga terkait untuk mencari langkah penanganan yang lebih tepat.

Helmi mengatakan, pemetaan produksi pangan lokal juga perlu diperkuat, terutama untuk komoditas yang berpengaruh terhadap inflasi. Data mengenai jumlah petani dan produksi komoditas strategis di Kabupaten Bekasi dinilai penting untuk menentukan kebijakan intervensi secara lebih cepat.

"Kita akan koordinasi dengan Dinas Pertanian agar ada data yang benar-benar aktual mengenai produsen dan petani di Kabupaten Bekasi, khususnya yang berkaitan dengan komoditas cabai,” ujarnya.

Selain cabai, Pemkab Bekasi juga terus menjaga stabilitas harga beras melalui kerja sama dengan Perum Bulog. Apabila terjadi kenaikan harga beras, pemerintah dapat melakukan operasi pasar bersama Satgas Pangan dan Polres.

"Kalau beras naik, otomatis kami akan melakukan operasi pasar. Itu sudah kami lakukan bersama Satgas Pangan dan Polres di seluruh pasar yang sampai sekarang masih berjalan,” kata Helmi.

Untuk mempercepat langkah antisipasi, Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi juga memanfaatkan sistem Early Warning System (EWS) Inflasi. Sistem tersebut digunakan untuk memberikan informasi awal mengenai potensi perkembangan harga dalam satu pekan ke depan.

Helmi menjelaskan, EWS Inflasi menganalisis kondisi stok di tingkat distributor dan membandingkannya dengan perkembangan harga riil di pasar. Hasil analisis tersebut kemudian menjadi sinyal bagi pemerintah untuk menentukan langkah intervensi.

"EWS ini sangat membantu kita untuk lebih cepat melaksanakan intervensi pasar,” tuturnya.

Dengan pemantauan stok, harga dan distribusi secara lebih dini, Pemkab Bekasi berharap gejolak harga sejumlah komoditas pangan dapat segera diantisipasi sebelum memberikan tekanan lebih besar terhadap inflasi daerah.

Reporter : Fajar CQA

Editor : Fuad Fauzi