Pemkab Bekasi Dirikan Tenda Darurat bagi Warga Terdampak Penertiban

SOSIAL   Oct 22, 2025  -   Diposting Oleh : Newsroom Diskominfosantik  -  Dibaca : 78 Kali

---

CIKARANG UTARA - Usai penertiban bangunan liar di bantaran Kali Cikarang, Pemerintah Kabupaten Bekasi bergerak cepat menyiapkan tenda darurat bagi warga terdampak. Upaya ini dilakukan agar mereka tidak harus bermalam di ruang terbuka dan tetap mendapat perhatian dari pemerintah daerah.

Wakil Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja menegaskan, pemerintah daerah hadir memberikan solusi bagi warga yang terdampak penertiban bangunan liar di bantaran Sungai Sekunder Sukatani. Ia menyebut langkah tersebut dilakukan untuk menjaga fungsi sungai sekaligus memastikan warga tetap mendapatkan perhatian dan tempat tinggal sementara.

“Alhamdulillah, tadi ada hampir seratus warga datang ke rumah saya. Mereka sadar bahwa tempat yang mereka tempati itu memang bukan peruntukan untuk rumah tinggal. Pemerintah hadir memberikan solusi, bukan sekadar menggusur,” ujar dr. Asep Surya, pada Rabu (21/10/2025).

Menurutnya, untuk solusi jangka pendek, pemerintah menyiapkan tenda darurat bagi warga terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Selain itu, dr. Asep juga membuka showroom pribadinya untuk dijadikan tempat penampungan sementara.

“Dari hati, saya tidak tega melihat warga tidur di luar. Showroom saya bisa menampung sekitar 200 orang, ada tiga toilet, dan cukup layak sambil menunggu tenda siap,” ucapnya.

Lebih lanjut, dr. Asep menekankan pentingnya solusi jangka panjang agar persoalan serupa tidak terulang. Ia mengajak warga untuk mulai berpikir memiliki tanah dan rumah sendiri, bukan tinggal di lahan yang bukan peruntukannya.

“Kita tawarkan beberapa opsi, seperti membeli tanah kapling murah yang bisa dicicil harian Rp10.000–Rp15.000. Bahkan ada juga program rumah tanpa DP. Kalau kita mau berusaha, pasti ada jalan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan pengembang dan pemerintah pusat untuk memperluas akses masyarakat terhadap perumahan subsidi dan non-DP.

“Ke depan kami akan berbicara dengan Pak Bupati untuk menggandeng pengembang. Pemerintah pusat juga punya program tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kami ingin masyarakat hidup lebih layak dan sehat,” katanya.

Terkait dampak sosial dan ekonomi dari penertiban tersebut, dr. Asep menyebut hal itu sebagai proses menuju kehidupan yang lebih baik.

“Kalau bicara kemiskinan, ini proses. Hari ini mungkin mereka kehilangan tempat, tapi ke depan insyaallah mereka akan punya kehidupan yang lebih layak,” tutupnya.

Reporter : Andre M. Jafar

Editor : Fuad Fauzi