CIKARANG UTARA - Pemerintah Kabupaten Bekasi mendukung program ketahanan pangan yang dicanangkan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengatakan, program ketahanan pangan merupakan salah satu yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati saat mengikuti acara Panen Raya Jagung Serentak Nasional secara daring yang dipusatkan di Kalimantan Barat bersama Presiden Prabowo Subianto di Pekarangan Pangan Polres Metro Bekasi, Cikarang Utara, pada Kamis (5/6/2025).
Dia mengemukakan saat ini di Kabupaten Bekasi, secara keseluruhan ada 56 ribu hektar lahan pertanian, tetapi ada 35 ribu hektar belum produktif.
Karena itu Pemkab Bekasi akan memanfaatkan lahan tak produktif ini, misalnya dengan tanaman jagung dan tanaman pangan lainnya.
"Ada 20 ribu lahan yang tidak produktif. Lahan yang tidak produktif itu nanti bisa dijadikan produktif. Contohnya tanah yang dekat dengan perumahan yang menjadi lahan tidur bisa dipergunakan untuk tanam jagung, dan tanaman lainnya," terangnya.
Selain itu, untuk meningkatkan produksi padi, Pemkab Bekasi akan menyiapkan sarana prasarana berupa sumur satelit bagi sawah-sawah yang sering mengalami kekeringan. Hal ini dilakukan dalam mendukung pertanian masyarakat dan menekan potensi gagal panen.
"Ini dilakukan agar nanti tidak berefek kekurangan air di musim kemarau, yang bisa menyebabkan gagal panen, jadi kita akan buat sumur-sumur satelit di wilayah yang rentan kekeringan," jelasnya.
Mengenai akses jalan ke pertanian, sambungnya, Bupati Ade Kuswara Kunang juga telah mencanangkan agar jalan-jalan ke lahan pertanian ini bisa dicor untuk memudahkan akses jalan para petani.
Asep menuturkan, saat ini Pemkab Bekasi bersama DPRD tengah membahas rancangan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang nantinya akan memperkuat program Ketahanan Pangan di Kabupaten Bekasi. Karena itu, saat ini rencana-rencana pembangunan perumahan juga sementara akan dihentikan.
"Terkait masalah perizinan perumahan, seperti arahan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi sudah menginstruksikan ke Pak Bupati Bekasi agar perizinan perumahan sementara tidak diperbolehkan. Karena memang kita sangat memperhatikan ketahanan pangan," pungkasnya.
Reporter : Fajar CQA
Berita Lainnya
TERPOPULER BULAN INI
Pengunjung hari ini : 5
Pengunjung Bulan ini : 145584
Total Pengunjung : 4102296