Musrenbang RKPD 2027 Digelar, Pemkab Bekasi Fokus Pemerataan dan Prioritas Desa

PEMERINTAHAN   Apr 8, 2026  -   Diposting Oleh : Newsroom Diskominfosantik  -  Dibaca : 48 Kali

---

CIKARANG PUSAT — Pemerintah Kabupaten Bekasi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Aula Gedung Mamun Nawawi, Rabu (08/04/2026). Forum ini menjadi momentum strategis dalam menyepakati arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah secara terukur.

Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, menegaskan Musrenbang tidak boleh sekadar menjadi agenda seremonial, melainkan harus menghasilkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Ke depan saya ingin Musrenbang ini bukan hanya seremonial. Kita harus memastikan adanya pembangunan yang berkeadilan. Jangan sampai Musrenbang dilakukan, tetapi ada desa yang tidak merasakan pembangunan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah akan menetapkan skala prioritas pembangunan di setiap desa guna menjamin pemerataan. Setiap desa akan difokuskan pada sejumlah titik pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

“Setiap desa akan kita tentukan prioritasnya, misalnya tiga sampai lima titik pembangunan yang dikunci lebih dulu. Setelah itu baru kita lihat kebutuhan lain berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah,” jelasnya.

Selain itu, Asep menyoroti pentingnya inovasi pembiayaan di tengah keterbatasan anggaran daerah. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mendorong kolaborasi dengan kawasan industri dan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

“Kita akan libatkan kawasan industri. Ada ribuan perusahaan yang bisa berkontribusi, misalnya membantu pembangunan fasilitas pendidikan atau infrastruktur dasar, untuk menutup celah keterbatasan APBD,” ungkapnya.

Dalam arah kebijakan pembangunan 2027, Pemkab Bekasi menetapkan sektor kesehatan, infrastruktur, dan pendidikan sebagai prioritas utama. Pemerintah juga berkomitmen menuntaskan kewajiban layanan dasar, termasuk pembiayaan kesehatan masyarakat.

“Kesehatan itu wajib, tidak boleh ada masyarakat yang tidak terlayani. Infrastruktur juga menjadi prioritas, termasuk perbaikan jalan. Begitu juga pendidikan, baik pembangunan sekolah baru maupun rehabilitasi sekolah rusak,” tegasnya.

Ia menambahkan, perencanaan pembangunan harus berbasis data yang akurat serta dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel agar anggaran yang dialokasikan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Musrenbang RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2027 ini dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, perangkat daerah, camat, kepala desa dan lurah, serta perwakilan instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya, baik secara langsung maupun daring.

Reporter : Arif Tiarno

Editor : Fuad Fauzi