Senin, 27 Mei 2024

Bawaslu Kabupaten Bekasi Petakan Isu Potensial di Masa Kampanye Pemilu 2024

PEMERINTAHAN   Sep 7, 2023  -   Diposting Oleh : Newsroom Diskominfosantik  -  Dibaca : 2.927 Kali


id8156_Compress_20230907_142129_9741.jpg
Bawaslu Kabupaten Bekasi saat menggelar rapat koordinasi sentra penegakan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu) bersama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan.

CIKARANG UTARA - Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bekasi, Khoirudin mengemukakan, dalam rangka meningkatkan konsolidasi, pemahaman bersama dan sinergi, pihaknya telah menggelar Rapat Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) bersama dengan unsur kepolisian dan kejaksaan. 

Dia menyebutkan rapat ini akan berlanjut bersama dengan Panwascam pada Senin-Selasa, 11-12 September 2023. Nantinya akan dilakukan pemetaan atau inventarisasi isu potensial di masa kampanye nanti.

"Isu potensial itu di Kabupaten Bekasi ada banyak, salah satu contohnya terkait berita hoaks, keterlibatan ASN dalam keberpihakan pada peserta Pemilu, kemudian hatespeech, money politic, termasuk juga Isu SARA. Isu-isu itu biasanya banyak di media sosial, nanti kita akan koordinasi dengan pihak kepolisian," ungkap Khoirudin, di kantor Bawaslu Cikarang Utara, pada Kamis (07/09/2023).

Kaitan dengan isu kampanye di tempat pendidikan, dia juga memberi penjelasan, mengacu pada undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dalam penjelasannya dibolehkan selama ada undangan dari pihak yayasan atau perguruan tinggi dan syarat lainnya.

"Sebetulnya bukan dibolehkan. Dan tidak ada atribut (partai atau calon). Nah, dengan adanya putusan MK Nomor 40 tahun 2023, di situ disebutkan selain undangan juga, selama ada izin dari lembaga pendidikan atau perguruan tinggi itu boleh. Tapi, tidak ada atribut yang terpasang, seperti spanduk, baliho, bendera partai, itu tidak boleh. Tapi kalau dia datang dengan tangan kosong, selama ada undangan atau izin, itu boleh," ungkapnya.

Bawaslu telah mengeluarkan sekitar 10 surat imbauan kepada partai politik kaitan larangan kampanye. Kemudian diedarkan juga ke lembaga pendidikan, pimpinan atau pengurus tempat ibadah.

"Itu sudah sering kita lakukan. Imbauan-imbauan terkait larangan-larangan kampanye. Salah satunya tadi pemerintahan juga sudah kita keluarkan imbauan," tuturnya.

Karena itu menurutnya Rakor sentra Gakkumdu ini menjadi penting, karena ketika terjadi adanya dugaan pelanggaran pidana agar memiliki persepsi dan pemahaman yang sama dalam menanganinya.

"Agar tidak ada pemahaman yang berbeda, terkait misalnya unsur pidananya, kemudian pasal-pasal pidana yang diduganya, kemudian penguatan alat buktinya apa saja, nah itu harus satu persepsi," pungkasnya.

Reporter : Fajar CQA

Editor      : Yus Ismail

 

Berita Lainnya

Pelantikan 561 PPS, Dani Ramdan Tekankan Profesionalitas Kerja dan Jaga Marwah Pilkada 2024
PEMERINTAHAN   May 26, 2024   Posted by: Newsroom Diskominfosantik
Dorong Kesejahteraan Petani dan UMKM, Dani Ramdan Sambut Antusias Acara Pasar Pasisian Leuweung
PEMERINTAHAN   May 26, 2024   Posted by: Newsroom Diskominfosantik
Bey Macmudin Serahkan SK Perpanjangan Pj Bupati Bekasi kepada Dani Ramdan
PEMERINTAHAN   May 23, 2024   Posted by: Newsroom Diskominfosantik
Atasi Stunting, Dani Ramdan : Optimalkan Peran Serta Pentahelix di Kabupaten Bekasi
PEMERINTAHAN   May 22, 2024   Posted by: Newsroom Diskominfosantik
Cegah Stunting, Puskesmas Pebayuran Siapkan Inovasi Unggulan Sambel Lada
PEMERINTAHAN   May 22, 2024   Posted by: Newsroom Diskominfosantik