Perubahan APBD 2026 Disepakati, Plt Bupati Bekasi Tekankan Ketepatan Tahapan Pembahasan Anggaran

PEMERINTAHAN   Oct 19, 2026  -   Diposting Oleh : Newsroom Diskominfosantik  -  Dibaca : 63 Kali

---

CIKARANG PUSAT – Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama DPRD menyepakati hasil pembahasan evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.

Kesepakatan tersebut ditandatangani di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Senin (19/10/2026), dengan evaluasi ketepatan waktu pembahasan menjadi salah satu perhatian untuk penyusunan anggaran ke depan.

Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, mengatakan pembahasan bersama DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjadi bahan evaluasi agar tahapan penyusunan anggaran berikutnya dapat dipersiapkan lebih matang. Menurutnya, pembahasan yang terlalu dekat dengan batas waktu berisiko menghambat optimalisasi penyerapan anggaran.

“Ke depannya kita jangan sampai injury time. Waktunya harus dipersiapkan lebih baik, sehingga semua tahapan bisa berjalan sesuai jadwal dan anggaran yang sudah direncanakan dapat terserap secara optimal,” ujar Asep.

Selain persoalan waktu, Asep menjelaskan terdapat penyesuaian nilai anggaran dalam hasil evaluasi tersebut. Pendapatan daerah yang sebelumnya sekitar Rp7,8 triliun menjadi Rp7,7 triliun, salah satunya berkaitan dengan koreksi anggaran sekitar Rp168,9 miliar yang tidak dapat diserap.

“Dari Rp7,8 triliun berkurang menjadi Rp7,7 triliun karena ada sekitar Rp168 miliar yang tidak terserap. Ini menjadi catatan bagi kita untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan anggaran ke depan,” katanya.

Asep menegaskan, Pemkab Bekasi akan memperkuat komunikasi antara TAPD, Sekretaris Daerah, dan DPRD sejak awal pembahasan anggaran. Koordinasi tersebut diperlukan agar kebutuhan administrasi, pembahasan, hingga penetapan anggaran tidak menumpuk pada akhir tahapan.

“Kita akan terus berkomunikasi dengan pimpinan DPRD dan memperkuat koordinasi tim TAPD. Ke depan, semuanya harus dipersiapkan lebih matang agar pembahasan tidak lagi mepet dengan batas waktu,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, menyebutkan ketepatan tahapan pembahasan anggaran menjadi catatan bersama antara legislatif dan eksekutif. Ia berharap proses pembahasan perubahan APBD maupun APBD berikutnya dapat dimulai lebih awal sehingga pelaksanaan program pembangunan memiliki waktu yang lebih panjang.

“Ini menjadi evaluasi bersama. Tahapan yang sudah ditentukan dalam pembahasan APBD ke depan harus lebih disesuaikan agar proses pembangunan mempunyai waktu yang lebih panjang,” kata Ade.

Menurut Ade, DPRD telah beberapa kali menyampaikan surat agar pembahasan anggaran dapat dimulai lebih awal, termasuk pada Juli. Dengan jadwal yang lebih terencana, pembahasan diharapkan dapat diselesaikan lebih cepat sehingga pelaksanaan program di daerah tidak terkendala keterbatasan waktu.

“Harapan kami, pembahasan bisa dilakukan mulai Juli. Kalau tahapan itu berjalan sesuai jadwal, pada akhir Agustus sudah bisa dilakukan distribusi, sehingga daerah memiliki waktu lebih banyak untuk melaksanakan program pembangunan,” ujarnya.

Asep menambahkan, hasil evaluasi tersebut menjadi pembelajaran bagi seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kedisiplinan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran. Pemkab Bekasi akan tetap berfokus memastikan program pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai prioritas.

“Yang terpenting, program kerja tetap berjalan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Kita jadikan evaluasi ini sebagai pembelajaran agar ke depan perencanaan lebih baik dan pelaksanaan pembangunan bisa berjalan maksimal,” pungkasnya. (*)

Reporter : Tata Jaelani

Editor : Yus Ismail