Pemkab Bekasi Siap Adopsi Teknologi Blockchain Lindungi Big Data

TEKNOLOGI   Nov 6, 2024  -   Diposting Oleh : Newsroom Diskominfosantik  -  Dibaca : 1.242 Kali

---

BANDUNG - Pemerintah Kabupaten Bekasi mendukung penuh percepatan implementasi  teknologi blockchain yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Terutama dalam mendukung inisiatif strategis seperti smart city, e-Government, serta perlindungan data pribadi.

Hal tersebut diungkap Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi Jaoharul Alam, saat menghadiri kegiatan Local Government Blockchain Forum & Festival 2024, di Grand Ballroom Hotel Pullman, Kota Bandung, pada Rabu (6/11). Didampingi Asisten Daerah Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Diskominfosantik Kabupaten Bekasi, serta Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kabupaten Bekasi.

Pj Sekda menjelaskan, di tengah perkembangan pesat teknologi, inovasi berbasis blockchain dapat mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan efektif.

“Blockchain ini salah satu sistem alternatif untuk melindungi data diri kita, tentu sangat menguntungkan, khususnya bagi pemerintah daerah dalam melindungi dan mengamankan data pemerintah,” ujarnya.

Dengan transparansi, efisiensi dan keamanan data yang ditawarkan, blockchain akan menjadi pilar penting dalam upaya transformasi digital. Serta memiliki potensi besar untuk mengubah berbagai sektor termasuk pemerintahan, keuangan dan pelayanan publik.

“Kalau kita sudah menggunakan sistem blockchain, data tetap transparan namun sangat aman. Maka kami pun berencana untuk menerapkan teknologi ini,” jelasnya.

Pihaknya menerangkan, inisiatif teknologi berbasis blockchain direncanakan untuk dilakukan penerapannya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Diskominfosantik. Guna melakukan pengamanan data khususnya data pegawai.

“Kami menyesuaikan penggunaan blockchain ini, kalau di Kabupaten Bekasi tentu melalui Diskominfosantik untuk melakukan pengamanannya khususnya data pegawai,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang TIK Diskominfosantik Kabupaten Bekasi, Bahrul Ulum menyebutkan, penggunaan blockchain sudah masuk dalam arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Untuk merealisasikannya diperlukan akselerasi dan dukungan yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan untuk memanfaatkan potensinya.

“Pemanfaatan blockchain sudah masuk dalam SPBE Kabupaten Bekasi, dan hal ini butuh dukungan kuat dari pemangku kepentingan untuk beralih transisi ke transformasi digital,” katanya.

Bahrul menjelaskan, melalui metode blockchain dalam pengamanan data khususnya di lingkungan pemerintah daerah mampu mengantisipasi kebocoran data. Sebagai contoh, data pemerintahan di Kabupaten Bekasi seperti PPDB Online, data kepegawaian, kependudukan, kartu kuning dan aplikasi Bebunge.

“Melalui blockchain ini mampu mengantisipasi kebocoran data, maka menjadi sebuah solusi pengamanan data yang aman,” ucapnya.

Dirinya menegaskan jika penerapan blockchain di sektor pemerintahan menjadi topik yang relevan seiring dengan perkembangan teknologi digital dan isu perlindungan data pribadi. Blockchain sebuah alat potensial untuk membawa perubahan besar dalam sektor pemerintahan untuk mewujudkan transparansi, efisiensi dan keamanan yang lebih baik.

Kegiatan Local Government Blockchain Forum & Festival 2024 dihadiri oleh Pj. Gubernur Jawa Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Kepala Diskominfo Provinsi Jawa Barat, Sekretaris Daerah, dan Asisten Daerah se-Jawa Barat.

Reporter : Akbar Nurachman

Editor : Fuad Fauzi