Rabu, 10 Agustus 2022

Pemkab Bekasi Integrasikan Program Penurunan Stunting dengan Pengentasan Kemiskinan

PEMERINTAHAN   Jul 12, 2022  -   Diposting Oleh : Newsroom Diskominfosantik  -  Dibaca : 1.306 Kali


id5170_Compress_20220712_203752_2414.jpg
REMBUK STUNTING : Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan menghadiri acara Rembuk Aksi Percepatan Penurunan Stunting dalam membantu program Ngawal Jawa Barat Zero New Stunting (Ngabring) di Hotel Antero, Cikarang Utara, pada Selasa, (12/07/2022). Foto : Fajar CQA/NEWSROOM DISKOMINFOSANTIK

CIKARANG UTARA - Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan menegaskan, akar stunting yang terjadi di Kabupaten Bekasi merupakan hasil dari kondisi ekonomi warga yang ada dalam status kemiskinan. 

Karena itu menurutnya, untuk mengejar angka 7 persen penurunan stunting di Kabupaten Bekasi tahun 2022, dia meminta peran satgas dan lintas sektoral untuk dapat bekerja keras dalam memperbaiki kondisi ekonomi dan gizi pada 76 desa di Kabupaten Bekasi, yang menjadi target utama penurunan stunting.

Hal tersebut disampaikan Dani Ramdan, di acara Rembuk Aksi Percepatan Penurunan Stunting dalam membantu program Ngawal Jawa Barat Zero New Stunting (Ngabring) di Hotel Antero, Cikarang Utara, pada Selasa, (12/07/2022). 

Kegiatan tersebut dihadiri oleh SKPD, PKK, perwakilan perusahaan, hingga Puskesmas dan Kepala Desa yang tersambung secara virtual.

"Harus segera identifikasi, dari 76 desa itu, mana keluarga-keluarga yang akan ditanggulangi dan kita Cegah. Kalau yang ditanggulangi berarti di keluarga itu sudah ada yang terpapar dan indikasi stunting, kalau yang Cegah berarti yang masa subur, yang nanti akan hamil melahirkan, nah ini harus diperbaiki kondisi gizinya, lingkungannya air bersih dan sanitasinya," kata Dani Ramdan.

Selain itu bagi mereka para kepala keluarga stunting atau berpotensi stunting yang dalam kondisi miskin, nantinya akan dicanangkan untuk mengikuti pelatihan peningkatan keterampilan untuk kerja, penyertaan modal, atau program PKH dari Dinsos apabila tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa.

"Seperti misalnya mereka punya kelemahan difabel atau karena kesehatan yang buruk, maka kita harus menyubsidi Kepala keluarga yang seperti itu, apalagi kalau dia masih punya anak dalam masa tumbuh-kembang," tuturnya. 

Program-program yang nantinya akan diakselerasikan untuk penurunan stunting, lanjut Dani Ramdan, diupayakan agar tepat sasaran kepada keluarga yang menjadi fokus penurunan stunting.

"Nanti harus dicek, keluarga tersebut sudah punya program apa, apakah PKH, bantuan tunai lalu apa lagi? Kalau belum itu kita perhatikan," lanjutnya.

Sejalan dengan itu , Dani juga mengatakan, bagi Kepala keluarga di 76 desa yang masih di usia muda dan masih mampu bekerja, nantinya akan diarahkan untuk masuk ke perusahaan, sebagaimana MoU yang dilakukan dengan 61 perusahaan dengan Pemkab Bekasi telah membuka 3000 lowongan kerja untuk tenaga kerja lokal.

"Nah ini akan kita prioritaskan bagi kepala keluarga yang rawan stunting asalkan datanya akurat," jelasnya.

Menurut Dani Ramdan, hal ini efektif untuk menyelesaikan dua hal dalam satu rangkaian kerja, yaitu pengentasan kemiskinan ekstrem dan percepatan penurunan stunting dimulai dari beberapa kecamatan.

"Kita fokus dulu di 19 kecamatan, yang masuk list-nya dalam 76 desa dengan data by name by adress, dan dia sudah dapat program apa," terangnya.

Langkah penting selanjutnya adalah pendidikan bagi para Ibu yang rawan terkena stunting, diberikan pemahaman kaitan kesehatan hidup agar anak yang dilahirkan terhindar dari stunting.

"Saya minta Tim Penggerak PKK, DPPKB, kemudian DP3A, bisa meluncurkan program untuk bisa meningkatkan pengetahuan ibu dalam rangka melahirkan dan menumbuhkembangkan anak," jelasnya.

Nantinya dalam perbaikan kualitas hidup keluarga yang menjadi sasaran, program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan sistem pengelolaan air setempat juga diinstruksikan oleh Dani Ramdan untuk difokuskan kepada keluarga berpotensi stunting.

"Cari di 76 desa ini dulu, kemudian fokus kepada rumah yang rawan stunting dan miskin ekstrem, jadi nanti syaratnya itu dulu, termasuk sistem pengelolaan air limbah domestik setenpat," ujarnya.

Senada dengan itu Plt Kepala Bappeda Kabupaten Bekasi Entah Ismanto mengatakan ke depannya diperlukan penyusunan bahan penguatan regulasi kaitan upaya percepatan penurunan angka stunting.

"Agar terjadi optimalisasi peran TPPS (Tim Penggerak Penurunan Stunting) tingkat kabupaten, kecamatan dan desa, dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bekasi," tutupnya.

Pada akhir acara dilakukan penandatanganan komitmen dari Pj Bupati Bekasi, Sekda, perwakilan dari SKPD, dan Camat untuk bersama menurunkan angka stunting sesuai target yang dicanangkan.

Reporter : Fajar CQA

Editor      : Yus Ismail

Berita Lainnya

Dua Desa Wakili Kecamatan Cibarusah dalam Lomba Kampung Bersih Makin Berani
PEMERINTAHAN   Aug 10, 2022   Posted by: Newsroom Diskominfosantik
Penyusunan Masterplan Smart City, Diskominfosantik Undang Komunitas Lintas Sektor
PEMERINTAHAN   Aug 9, 2022   Posted by: Newsroom Diskominfosantik
Pemkab Bekasi Perbaiki Infrastruktur Jalan di Perbatasan Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor
PEMERINTAHAN   Aug 9, 2022   Posted by: Newsroom Diskominfosantik
Pj Bupati Bekasi Hadiri Penyerahan Hasil Evaluasi SAKIP dan RB Instansi Pemerintah
PEMERINTAHAN   Aug 9, 2022   Posted by: Newsroom Diskominfosantik
4 Desa di Kecamatan Tambelang Ikuti Penilaian Lomba Kampung Bersih Makin Berani
PEMERINTAHAN   Aug 9, 2022   Posted by: Newsroom Diskominfosantik