Selasa, 27 September 2022

Bappeda Evaluasi E-Monev Pencapaian SDGs Kabupaten Bekasi

PEMERINTAHAN   Aug 31, 2022  -   Diposting Oleh : Newsroom Diskominfosantik  -  Dibaca : 311 Kali


id5587_Compress_20220831_070228_8273.jpg


CIKARANG PUSAT – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi menggelar Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dalam rangka evaluasi e-monev pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Kabupaten Bekasi 2021, di Kantor BPBD Kabupaten Bekasi pada Selasa (30/08).

Menurut Subkoordinator Pembangunan Manusia pada Bappeda Kabupaten Bekasi, Zulfiah, evaluasi e-monev merupakan kewajiban setiap pemerintah daerah memberikan laporannya. Dari situ, akan diketahui pencapaian program pembangunan pemerintah daerah. 

“Jadi Kabupaten Kota memiliki kewajiban untuk melaporkan pencapaian SDGs pemerintah daerah, hari ini kita sudah mengumpulkan perangkat daerah untuk mengumpulkan laporan tahun 2021,” ujar Zulfiah.

Dengan laporan tersebut dapat diketahui target mana saja yang sudah tercapai di program SDGs di Kabupaten Bekasi. Ada sebanyak 17 target yang harus dicapai pemerintah daerah dalam program SDGs. 

“Jadi kegiatan mana saja yang goal SDGs, jadi SDGs ada 17 goal nanti seperangkat daerah yang tahu intervensi mana goal-goalnya untuk mencapai SDGs,” tambahnya.

Dengan adanya evaluasi e-monev ini, Zulfiah berharap setiap perangkat daerah yang belum memberikan laporan agar segera menyampaikan capaian-capaian yang telah dilakukan. 

“Yang belum, kita masih menunggu prosesnya dan mengarahkan untuk memberikan laporan berkaitan pencapaian SDGs Kabupaten Bekasi. Karena arahan dari Pj bupati juga untuk segera secepatnya memberikan laporan ke provinsi," paparnya.

Zulfiah menyebutkan diantara goal (tujuan) dalam MDGs di antaranya, masalah penaggulangan angka kemiskinan, pendidikan, sanitasi, pemukiman dan lainnya.

"Karena kegiatan di perangkat daerah itu biasanya banyak menunjang SDGs. Yang dilaporkan itu 2021 dan akan menjadi acuan karena program ini berkelanjutan, setiap tahun itu dilaporkan ke provinsi lalu Bappenas dan laporan ke Presiden. Jadi indonesia wajib melaporakan SDGs," tandasnya.

Reporter : Fuad Fauzi

Editor      : Yus Ismail

 

Berita Lainnya

Pj Bupati Bekasi Lantik 11 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
PEMERINTAHAN   Sep 26, 2022   Posted by: Newsroom Diskominfosantik
Kepala BPS Kabupaten Bekasi : Data Regsosek Harus Berkualitas dan Valid
PEMERINTAHAN   Sep 26, 2022   Posted by: Newsroom Diskominfosantik
Pj Bupati Bekasi Ajak BPN Awasi PTSL di Tingkat Desa agar Berjalan Sesuai Aturan dan Ketentuan
PEMERINTAHAN   Sep 26, 2022   Posted by: Newsroom Diskominfosantik
Pemkab Bekasi Dukung Pendataan Awal Regsosek untuk Tingkatkan Pelayanan Publik
PEMERINTAHAN   Sep 26, 2022   Posted by: Newsroom Diskominfosantik
Peringatan Hantaru ke-62, Pj Bupati Bekasi Ingatkan Pentingnya Percepatan Program PTSL
PEMERINTAHAN   Sep 26, 2022   Posted by: Newsroom Diskominfosantik