Sabtu, 02 November 2024

Sosialisasi Anti Korupsi, Pj Sekda : Korupsi Hambat Pembangunan dan Ekonomi Bangsa

PEMERINTAHAN   Oct 9, 2024  -   Diposting Oleh : Newsroom Diskominfosantik  -  Dibaca : 211 Kali


id10572_Compress_20241009_205114_4619.jpg
ANTI KORUPSI : Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Jaoharul Alam, menghadiri sekaligus membuka kegiatan Sosialisasi Implementasi Anti Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, bertempat di Hotel Grand Cikarang Jababeka, Cikarang Utara, pada Rabu (09/10/2024). Foto Jaja Jaelani

CIKARANG UTARA - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Jaoharul Alam, menghadiri sekaligus membuka kegiatan Sosialisasi Implementasi Anti Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, bertempat di Hotel Grand Cikarang Jababeka, Cikarang Utara pada Rabu (09/10/2024).

Dalam sambutannya, Pj Sekda Jaoharul Alam menekankan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menghambat pembangunan dan merusak perekonomian bangsa. Serta berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat. 

Upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih terus dilakukan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Peningkatan integritas birokrasi sangat penting untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, penggunaan anggaran yang efektif dan efisien, serta mewujudkan birokrasi yang transparan dan berkeadilan,” ujar Jaoharul.

Meskipun Pemerintah Daerah telah menginisiasi berbagai upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan integritas, hasil yang dicapai masih perlu ditingkatkan. 

Indeks survei penilaian integritas saat ini berada di angka 68,03 (kategori rentan), dengan indeks efektivitas pengendalian korupsi sebesar 2,10 (level 2) dan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK pada tahun 2023 sebesar 78.

Jaoharul menjelaskan bahwa upaya perbaikan integritas mengacu pada tiga pilar pemberantasan korupsi. Pilar pertama adalah melalui pendidikan dan partisipasi masyarakat di mana sosialisasi dan implementasi budaya anti korupsi diharapkan dapat mencegah keinginan untuk korupsi di kalangan aparatur.

Pilar kedua mencakup perbaikan sistem pelaporan, termasuk penerapan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan pengaduan melalui kanal-kanal seperti SP4N-Lapor dan whistle blowing system. 

Pilar ketiga melibatkan penguatan kolaborasi antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan audit investigatif dan penindakan terhadap pungutan liar.

“Dengan sosialisasi implementasi anti korupsi ini, kami berharap semua elemen pemerintah Kabupaten Bekasi dapat terlibat aktif dalam upaya mencegah korupsi dan menutup celah-celah praktik koruptif,” tambah Jaoharul.

Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat terus dilaksanakan sebagai langkah untuk menambah pengetahuan dan mengingatkan semua pihak akan bahaya korupsi.

Reporter : Jaja Jaelani
Editor : Fuad Fauzi

Berita Lainnya

Hadiri Paripurna DPRD, Pj Bupati Dedy Supriyadi Sampaikan Nota Penjelasan Raperda APBD 2025
PEMERINTAHAN   Nov 1, 2024   Posted by: Newsroom Diskominfosantik
Pemkab Bekasi Gerak Cepat Perbaiki Tanggul Irigasi Jebol di Pebayuran
PEMERINTAHAN   Oct 31, 2024   Posted by: Newsroom Diskominfosantik
Diskominfosantik Sabet Dua Penghargaan Festival Literasi Digital Jawa Barat
PEMERINTAHAN   Oct 31, 2024   Posted by: Newsroom Diskominfosantik
Pj Bupati Bekasi Minta Barang Milik Daerah Dikelola Secara Efektif, Efisien dan Akuntabel
PEMERINTAHAN   Oct 31, 2024   Posted by: Newsroom Diskominfosantik
Pemkab Bekasi Sambut Baik Dibangunnya Instalasi Pengolahan Air di Metland Cibitung
PEMERINTAHAN   Oct 31, 2024   Posted by: Newsroom Diskominfosantik

TERPOPULER BULAN INI

STATISTIK
STATISTIK PENGUNJUNG

Pengunjung hari ini : 1117
Pengunjung Bulan ini : 171628
Total Pengunjung : 3028145