Sabtu, 03 Desember 2022

Satpol PP dan Bea Cukai Cikarang Amankan 11.340 Batang Rokok Ilegal

PEMERINTAHAN   Jul 22, 2022  -   Diposting Oleh : Newsroom Diskominfosantik  -  Dibaca : 868 Kali


id5259_Compress_20220724_174315_5859.jpg


CIKARANG PUSAT - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bekasi bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cikarang melakukan operasi pasar pemberantasan rokok ilegal yang berlangsung selama dua hari pada 20-21 Juli 2022.

“Satpol PP dalam hal ini melakukan pendampingan terhadap operasi pasar yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cikarang. Dimana ini juga merupakan bagian dari tugas kami untuk memberantasan peredaran Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKCHT) Ilegal,” kata Plt Kabid Trantib Satpol PP Kabupaten Bekasi, Ganda Sasmita, Jumat (22/07/22).

Ganda menjelaskan, operasi pasar tersebut berhasil mengamankan sebanyak 11.340 batang rokok ilegal dari beberapa pasar dan pertokoan di sekitar Cikarang Utara, yang kemudian dilakukan penegahan (menunda pengeluaran) dan dibawa ke KPPBC TMP Cikarang untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

“Rokok ilegal tersebut terdiri dari beberapa etiket yang tertera dari beberapa merk yang tidak disertai cukai,” katanya.

Dirinya berharap agar masyarakat turut mengambil peran dalam menyaring dan memberantas peredaran rokok ilegal di Kabupaten Bekasi, masyarakat harus sadar bahwa rokok ilegal itu dapat berpotensi membahayakan. 

"Perlu kesadaran dari masyarakat untuk menekan peredaran rokok ilegal, dan juga masyarakat perlu tahu bahwa rokok ilegal itu dapat berpotensi membahayakan, sebab untuk dapat beredar secara resmi melalui cukai pastinya melalui beberapa tahapan sampai dipastikan aman," ujarnya.

Ganda menjelaskan, pendampingan operasi pasar terhadap rokok ilegal yang dilakukan Satpol PP, berrdasarkan Permendagri Nomor 26 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketenteraman umum dan ketertiban masyarakat serta pelindungan masyarakat dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

"Serta Surat Keputusan PJ Bupati Bekasi No.HK.02.02/Kep.300/Satpol PP/2022 ttg Satuan Tugas Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal di Daerah Kabupaten Bekasi," terangnya.

Reporter : Nur Rachman Akbar

Editor      : Yus Ismail

Berita Lainnya

BPBD Kabupaten Bekasi Siapkan Posko Bencana dan Pantau Daerah Rawan Banjir
PEMERINTAHAN   Dec 3, 2022   Posted by: Newsroom Diskominfosantik
Kodim 0509 bersama TNI/Polri dan Perangkat Daerah Gelar Latihan Penanggulangan Bencana
PEMERINTAHAN   Dec 2, 2022   Posted by: Newsroom Diskominfosantik
Proses Pengajuan KH. Raden Ma'mun Nawawi Sebagai Pahlawan Nasional Masuk Tiga Besar
PEMERINTAHAN   Dec 2, 2022   Posted by: Newsroom Diskominfosantik
Cegah Banjir, Pemcam Babelan Bersihkan Kali Baru Desa Kedung Pengawas
PEMERINTAHAN   Dec 2, 2022   Posted by: Newsroom Diskominfosantik
BRIN dan Balitbangda Observasi Padi Merah Lokal Khas Bekasi
PEMERINTAHAN   Dec 2, 2022   Posted by: Newsroom Diskominfosantik