Kamis, 15 Oktober 2026

Pemkab Bekasi Usulkan 25 Program Pembangunan dalam Rapat RPJPD Pemprov Jabar

PEMERINTAHAN   May 8, 2025  -   Diposting Oleh : Newsroom Diskominfosantik  -  Dibaca : 3.245 Kali


id11577_Compress_20250508_082256_6675.jpg
Wakil Bupati Bekasi menghadiri Musrenbang Jawa Barat, dan dialog Interaktif isu Permasalahan dan Strategi Pembangunan Kabar 2025 - 2029 di Kantor Gubernur Bale Jaya Dewata, Kota Cirebon, Rabu (7/5/2025). Foto: Dokpim Pemkab Bekasi.

KOTA CIREBON – Pemerintah Kabupaten Bekasi mengusulkan 25 program pembangunan dalam rapat pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, di Gedung Kenegaraan Cirebon, Rabu (7/5/2025).

Dalam forum tersebut, Wakil Bupati Asep Surya Atmaja menyampaikan dari 25 usulan tersebut, ia menekankan lima program prioritas utama yang diharapkan tidak dicoret pada tahap pembahasan. Lima program tersebut mencakup sektor kesehatan, infrastruktur, perumahan, pendidikan, dan pembangunan rumah sakit.

Pertama, Asep meminta Pemprov Jawa Barat menyelesaikan tunggakan pembayaran BPJS Kesehatan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI), yaitu sebesar Rp 57 miliar untuk tahun 2023 dan Rp 27 miliar untuk 2024. Ia juga berharap bantuan keuangan dari provinsi tetap sebesar 40 persen, tidak dikurangi menjadi 25 persen.

"Alhamdulillah didengarkan oleh Bappeda dan akan disampaikan kepada Pak Gubernur," ujarnya.

Kedua, dalam bidang infrastruktur, ia mengusulkan pelebaran Jalan Makmun Nawawi serta penanganan perlintasan sebidang kereta api di Jalan Lemah Abang yang padat lalu lintas dan penduduk. Pemkab Bekasi mengusulkan skema kolaboratif, di mana provinsi membebaskan lahan dan kabupaten membangun jalan.

Ketiga, program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) diajukan sebanyak 540 unit, dengan anggaran sebesar Rp 50 juta per rumah. Ia berharap program ini diprioritaskan untuk kawasan kumuh.

Keempat, Asep menyoroti kebutuhan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) jenjang SMA, khususnya di wilayah padat penduduk seperti Tambun Selatan, Tambun Utara, dan Babelan. Ia menyebutkan bahwa Tambun Selatan yang berpenduduk sekitar 400.000 jiwa hanya memiliki dua SMA negeri.

Kelima, ia mengusulkan pembangunan rumah sakit tipe B di wilayah selatan Kabupaten Bekasi, mengingat dua rumah sakit besar yang ada saat ini berlokasi di wilayah utara.

“Kami sudah menyiapkan lahannya, tinggal pembangunan saja,” tegas Asep.

Ia berharap lima usulan tersebut dapat disetujui dan tidak dicoret pada pembahasan provinsi.

“Saya minta tidak banyak, dari 25 usulan cukup lima yang benar-benar mengena ke masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan Jawa Barat yang subur, makmur, tenteram, dan tertata. Ia menyatakan bahwa hasil Musrenbang akan menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan yang tepat sasaran dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Hasil dari Musrenbang ini akan menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan yang tepat sasaran,” ujarnya.

Rapat tersebut juga dihadiri oleh para Bupati/Wali kota se-Jawa Barat dan pemangku kepentingan lintas sektor.

Reporter : Dani Ibrahim. 

Berita Lainnya

Plt Bupati Asep Surya Atmaja Minta CSR Perusahaan Kembali ke Kabupaten Bekasi
PEMERINTAHAN   Oct 14, 2026   Posted by: Newsroom Diskominfosantik
Plt Camat Sukakarya : Normalisasi Kali Butek Kedepankan Pendekatan Humanis
PEMERINTAHAN   Oct 13, 2026   Posted by: Newsroom Diskominfosantik
Pemkab Bekasi Normalisasi Kali CBL Sepanjang 16 Kilometer, Target Rampung Desember 2026
PEMERINTAHAN   Oct 13, 2026   Posted by: Newsroom Diskominfosantik
Tinjau Kalibutek dan Pulo Glatik, Plt Bupati Siapkan Normalisasi Irigasi dan Perbaikan Jalan
PEMERINTAHAN   Oct 13, 2026   Posted by: Newsroom Diskominfosantik