APLICARES
Aplikasi Pencarian Fasilitas Kesehatan


Daerah

Kabag HUMAS DAN PROTOKOL KABUPATEN BEKASI

WARTAWAN KABUPATEN BEKASI PATUHI UU PERS DAN KODE ETIK JURNALISTIK

Herli | Rabu, 08 November 2017 - 15:32:38 WIB | dibaca: 270 pembaca

Banyaknya oknum wartawan yang berkeliaran di Kabupaten Bekasi. Tidak hanya membuat pusing pejabat pada pemerintah daerah Kabupaten Bekasi. Melainkan juga para kepala desa dan wartawan resmi yang hanya bekerja mencari berita.

Humas dan Protokol pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. Telah berupaya untuk membenahi permasalahan tersebut. Walaupun pada dasarnya bukan kewenangan dari Bidang Humas dan Protokol.

Hal itu diungkapkan oleh Yan Yan, Kepala Bagian Humas dan Protokol pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. Kepada bekasikab.go.id saat ditemui diruang kerjanya. Kamis (8/11/2017).

"Pada dasarnya, ulah oknum wartawan tersebut bukan tugas HUMAS dan Protokol. Walaupun hampir semua orang berpikir bahwa salah satu tugas humas." Ujar Yan Yan.

Menurut Yan Yan, pemikiran tersebut karena sifat dan tugas humas untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. Yang otomatis melibatkan wartawan yang ada.

"Saat ini, kami sedang mendata wartawan-wartawan yang akan bekerja sama dengan HUMAS. Tentunya wartawan tersebut memiliki atau bekerja untuk media yang secara kontinue mencetak atau mempublikasikan berita. Dilengkapi dengan kartu pers dan surat tugas dari redaksi." lanjutnya.

Untuk mencegah adanya oknum-oknum wartawan yang merusak hubungan kemitraan antara pemerintah daerah Kabupaten Bekasi dengan wartawan yang telah berjalan dengan baik. Yan Yan mengatakan telah memberikan himbauan kepada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk secara selektif menerima wartawan. Dengan memperhatikan Kartu Pers dan Surat Tugas dari Redaksi serta kolom jurnal pekerja media yang biasanya ada di media yang diterbitkan.

"Jika oknum wartawan yang tidak dapat menunjukan data tersebut, SKPD berhak menolak wartawan tersebut." Serunya.

Kendala yang dihadapi adalah jika oknum wartawan tersebut sudah tidak bekerja sebagai wartawan atau sudah alih profesi. Yang mengakibatkan data wartawan yang bekerja sama dengan humas harus diperbarui secara berkala.

"Kami berharap, wartawan di Kabupaten Bekasi dapat menjunjung tinggi UU Pers No. 40 dan kode etik jurnalistik." Harap Kabag HUMAS dan Protokol masygul.

Disinggung tentang kelompok kerja (Pokja) Wartawan HUMAS Pemda Kabupaten Bekasi. Kepala Bagian yang ramah ini mengatakan, " Pokja bukanlah bentukan HUMAS. Para wartawan yang berkumpul dihumas. Meleburkan diri dengan membentuk pokja. Agar informasi dapat segera disebarluaskan. Termasuk informasi kegiatan pemerintah daerah. Baik yang dihadiri oleh para pimpinan daerah atau hanya kepala dinas."

"Kami, hanya memfasilitasi saja. Tidak pernah ikut campur pembentukan pokja yang seharusnya sudah berakhir bulan Juli lalu." Tutupnya.










    Komentar Via Website : 3
    Zoel Fauz Lubis
    08 November 2017 - 16:53:45 WIB
    Wartawan dr Media yg tdk mencantumkan Boks Redaksi- yg berisi No AHU akte notaris badan hukum PT, NPWP, PKP, IUP, alamat jelas dan pemred serta Penjab, boleh juga ditolak, sesuai UU Pers No :40/1999 dan SE Dewan Pers.
    Di Kab Bekasi sy lihat banyak yg abal-abal, mari sama-sama kita benahi.
    Terima kasih
    Patupa Pakpahan
    08 November 2017 - 19:22:28 WIB
    Menurut saya kalau ada pemberitaan yang tidak sesuai kode etik pejabat atau instansi terkait berhak mensomasi . Konsep kemitraan yang seperti apa mau dijalin kenapa ada oknum wartawan yang katanya abal abal , karena pasar "menggiurkan"
    Cara Mengobati Kanker Kelenjar Air Liur
    09 November 2017 - 07:41:02 WIB
    Terimakasih informasinya bermanfaat sekali okoks://www.walatrajellygamatrasajeruk.web.id/cara-mengoba ti-kanker-kelenjar-air-liur-secara-alami/
    AwalKembali 1 LanjutAkhir


    Nama

    Email

    Komentar



    Masukkan 6 kode diatas)