APLICARES
Aplikasi Pencarian Fasilitas Kesehatan


berita

KETUA KOMISI I DPRD KABUPATEN BEKASI YUDHI DARMANSYAH, SH

PERLU PENGAWASAN EKSTRA UNTUK PENGGUNAAN ANGGARAN DESA

Robert ST | Kamis, 10 Agustus 2017 - 15:41:54 WIB | dibaca: 659 pembaca

Cikarang Pusat bekasikab.co.id. Besarnya dana yang digelontorkan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten Kota untuk setiap Desa sudah sepantasnya membawa perubahan dan penghidupan yang lebih layak di setiap pedesaan. Anggaran Dana Desa (ADD) dari APBN dan Bantuan Propinsi (BANPROP) serta Dana Alokasi Desa  (DAD) dari Kabupaten / Kota yang jumlahnya triliunan rupiah sudah sepantasnya diawasi dengan sangat ketat oleh para pihak. Baik aparat penegak hukum maupun Inspektorat daerah untuk DAD dan Inspektorat propinsi untuk BANPROP serta BPK untuk ADD dari APBN/Pemerintah Pusat serta masyarakat luas hal ini  penting untuk menjaga agar pembangunan di desa berjalan dengan baik dan tidak di korupsi oleh oknum-oknum Desa.

Menurut Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi Yudhi Darmasyah, SH kepada Bekasikab.co.id Rabu 9/8-17 bahwa aparat Desa perlu memperhatikan dengan baik-baik penggunaan Dana Desa ini, jangan sampai terjadi tumpang tindih, ada kita temukan bahwa pembangunan dalam satu tempat dianggarkan dari Dana Desa, namun kemudian dianggarkan lagi oleh dinas diatasnya.

Komisi I akan selalu berkoordinasi dan siap melakukan koreksi dan pengawasan kalau penggunaan Dana Desa ini melenceng dari rencana yang sudah dibuat. Disamping itu penggunaan Dana Desa juga harus diawasi oleh BPD, koordinasi antara Kepala Desa dan BPD harus berjalan dengan baik agar rencana anggaran desa ini berjalan sesuai amanat yang diberikan pemerintah pusat dan daerah. Perlu diketahui bahwa Dana Desa dari APBN tahun 2017 digelontorkan Pemerintah Pusat sebesar Rp. 129.679.560.000 untuk Kabupaten Bekasi yang terdiri dari untuk 180 Desa, setiap desanya Rp. 720.442.000. Sedangkan BANPROP tahun ini setiap desa mendapat Rp. 150.000.000 dan DAD dari Kabupaten jumlahnya bervariasi  setiap Desa. Penggunaan Dana Desa ini ada untuk Rutilahu, jalan desa (Rabat), listrik masuk desa, saluran irigasi Desa.

Menurut H.R. Yana Suyatna Sekretaris Badan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Bekasi mengatakan bahwa penggunaan Dana Desa harus sesuai dengan aturan yang berlaku, jangan sampai dana sudah turun namun tidak bermanfaat bagi masyarakat, ungkap Yana Suyatna kepada Bekasikab.co.id di kantornya          9 Agustus 2017.

Demikian juga Camat Setu Bapak Adeng Hudaya ketika diminta tanggapannya mengungkapkan bahwa Camat dilibatkan hanya sebagai pengawas / ferivikator ( ferivikasi ) sedangkan penggunaan dana desa sepenuhnya wewenang Kepala Desa yang bekerja sama dengan BPD.

Ketua LSM GARDA P3ER Cabang Bekasi Maruli JPM kepada Bekasikab.co.id Rabu 9/8-2017 mengungkapkan bahwa penggunaan dana desa seperti uang yang ditemukan tiba-tiba. Harusnya Dana Desa memiliki azas manfaat yang merata dan baik khususnya di Kabupaten Bekasi. Maruli menyingkapi bahwa banyak daerah yang seperti tidak berdaya, tidak memiliki dana untuk perberdayaan masyarakatnya. Ada Desa di Kabupaten Bekasi kalau kita lihat sepanjang jalan kalimalang masih ada “Halte Jongkok” Jamban, kalau dana desa ini diberdayakan dengan baik dan benar untuk ukuran Kabupaten Bekasi sudah tidak perlu lagi ada jamban-jamban tersebut. .Jamban ini disamping kumuh merusak pemandangan yang membuat Kabupaten Bekasi seperti daerah yang jauh tertinggal. Kemudian dana desa juga seperti dianggap milik sendiri ungkap Maruli. Ada kantor Desa yang mengambil sambungan listrik tanpa memakai meteran. Bayangkan saja itu adalah tindak Pidana pencurian dan Hukumnya jelas. Bagaimana nanti laporan pemakaian listriknya ungkap Maruli. Bagaimana mungkin di rumah sendiri tidak bayar listrik. Dana Desa/Anggaran Desa ini kan turunnya jelas termasuk untuk bayar listrik Kantor Desa, karena itu namanya bagian dari operasional desa.

Ketika bekasikab.co.id mencoba menelusuri penggunaan dana desa, Kepala Desa hanya menceritakan prestasinya sedangkan perawatan di sekitar kantornya tidak berjalan dengan baik.  Pemerintah pusat melalui Kementrian Keuangan dan Kementrian Desa telah mengucurkan dana triliunan rupiah untuk daerah dan dana desa, tahun 2017 ada disekitar Rp. 764.9 Triliun dana turun. Maka untuk itu bidang pengawasan harus benar-benar berjalan. Untuk ituKepala desa dan perangkat Desa harus memiliki :

1.    Integritas, ini penting sebagai Kepala Desa pengguna Anggaran Desa bersama perangkatnya harusnya kepala desa memiliki integritas dan ini mutlak. Jika sudah memiliki integritas yang baik maka keuangan desa sebagai amanah yang harus di kelola dengan baik dan benar demi kepentingan masyarakat luas. Dan hasilnyapun juga dinikmati masyarakat desa itu sendiri.

2.    Tata kelola keuangan desa harus akuntabel, transparan, system pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan PERMENDAGRI No. 113 2014, tentang pengelolaan keuangan Desa. PERMENDAGRI ini lebih sederhana dan mudah dibandingkan PERMENDAGRI sebelumnya No. 37 Tahun 2007.

3.    Kapasitas SDM, ini juga sangat mutlak diperlukan agar setiap penggunaan pelaporan dana desa lebih transparan dan baik.

Selain ketiga hal tersebut diatas menurut Ketua Komisi I Yudhi Darmansyah, SH dari Fraksi PDI-P ini, setiap Desa harus dapat bekerja dengan baik, penggunaan dana harus jelas kemana arahnya, pokoknya masyarakat harus bisa merasakan manfaat yang luas dari penggunaan dana desa yang Triliunan Rupiah tersebut.

Komisi I akan memeriksa dengan baik laporan pertanggung jawaban setiap penggunaan dana-dana tersebut. LKPJ akan kami teliti dengan baik, kalau melenceng akan kami koreksi.  Robert. ST










    Komentar Via Website : 2
    vimaxstore
    12 Agustus 2017 - 21:55:30 WIB
    okok://www.vimaxstore.net/jual-anabolic-rx24-asli-di-bandu ng-harga-murah/
    okok://www.vimaxstore.net/Asysyifâ-kuat-ha mmer-of-thor-asli-di-bandung/
    okok://www.vimaxstore.ne t/oil-pembesar-penis-lintah-papua-di-bandung/
    okok://w ww.vimaxstore.net/vakum-big-long-alat-pembesar-penis-di-b andung/
    okok://www.vimaxstore.net/jual-cream-pembesar- penis-asli-di-bandung/
    okok://www.vimaxstore.net/jual- semenax-asli-Asysyifâ-penyubur-sperma-di-bandung/
    okok://w ww.vimaxstore.net/agen-Asysyifâ-pembesar-penis-vimax-asli-di- bandung/
    okok://www.vimaxstore.net/Asysyifâ-pembesar-penis -vigrx-plus-asli-di-bandung/
    Maruli
    12 Agustus 2017 - 06:56:11 WIB
    Pemerintah Kab. Bekasi diminta turut andil dalam upaya pencegahan korupsi.
    AwalKembali 1 LanjutAkhir


    Nama

    Email

    Komentar



    Masukkan 6 kode diatas)