APLICARES
Aplikasi Pencarian Fasilitas Kesehatan


berita

Pemda Diminta Awasi Distribusi dan Kualitas Rastra

Ratu Namira Yasmine | Rabu, 04 Oktober 2017 - 21:15:05 WIB | dibaca: 56 pembaca

Kementerian Sosial (Kemensos) meminta kepada Pemerintah Daerah (pemda) setempat untuk terus mengawasi pendistribusian termasuk kualitas beras sejahtera (rastra) agar layak dikonsumsi oleh masyarakat.

Kemensos, Khofifah Indar Parawansa juga mengimbau kepada masyarakat yang memperoleh beras sejahtera (rastra) dengan kondisi tidak layak konsumsi seperti rastra berkutu agar dikembalikan kepada Bulog. Hal itu, juga sudah disampaikan Perum Bulog dan akan menggantinya dalam waktu 1 X 24 jam.

"Jika ditemukan rastra yang tidak layak konsumsi maka dipastikan pemda setempat harus mengecek karena proses distribusi sampai ke titik bagi itu kewenangan pemda," tegas Khofifah kepada wartawan di Bandung, Selasa (3/10/2017).

"Sudah saya sampaikan berkali-kali agar mengembalikan rastra yang tidak layak konsumsi seperti berkutu dan sebagainya," kata Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa.

Khofifah mengungkapkan beberapa daerah sudah mengembalikan rastra tidak layak konsumsi. Perum Bulog sudah menyiapkan gudang untuk menyimpan rastra yang tidak layak konsumsi. Sesuai dengan mekanismenya, bahwa dari pengadaan, penyimpanan sampai titik distribusi itu kewenangan Bulog. Sedangkan titik distribusi ke titik bagi merupakan kewenangan pemda.

"Mohon masing-masing daerah melakukan monitoring, cek and ricek bahwa beras yang terdistribusi kepada masyarakat itu layak konsumsi. Kalau diketahui tidak layak konsumsi tolong dikembalikan ke gudang bulog karena mekanismenya seperti itu," jelasnya.

Secara teknis, kata Khofifah rastra tidak bisa langsung didistribusikan karena harus melalui pengecekan terlebih dahulu agar layak konsumsi masyarakat.

Lebih jauh Mensos menjelaskan selama ini masih terdapat 51 kabupaten yang menyatakan bahwa realisasi rastra masih dibawah 65 persen diantaranya Aceh Utara, Lhokseumawe dan Kudus. Realisasi rendah lainnya terjadi di Pamekasan karena cash and carry artinya harus bayar di depan baru terima beras. Format seperti ini sudah dikoordinasikan dengan Perum Bulog beserta 51 kabupaten lainnya.

"Kalau Purbalingga sudah bulan Maret lalu mengembalikan rastra ke bulog dan berasnya belum balik lagi ke masyarakat," ungkapnya.

Kemensos menargetkan tahun depan untuk mengurangi rastra yang tidak layak konsumsi karena 10 juta dari 15,5 juta akan diterima melalui bantuan pangan non tunai.

"Sedangkan bantuan pangan sudah digulirkan di 44 kota. Ditargetkan tahun depan mencapai 95 kota dan 118 kabupaten. Kalau bantuan pangan, masyarakat akan memilih beras berkualitas super dan tidak lagi medium. Itu pun masih bisa tambah telor, gula, dan minyak goreng," pungkasnya










    Komentar Via Website : 1
    sehat alami herbal
    06 Oktober 2017 - 09:42:04 WIB
    sukses vroh okoks://sehatalamiherbalsite.wordpress.com
    AwalKembali 1 LanjutAkhir


    Nama

    Email

    Komentar



    Masukkan 6 kode diatas)