Sabtu, 26 November 2022

Apindo Minta Setiap Perusahaan Terapkan UU TPKS

UMUM   Aug 3, 2022  -   Diposting Oleh : Newsroom Diskominfosantik  -  Dibaca : 618 Kali


id5339_WhatsApp Image 2022-08-03 at 19.37.45.jpeg
SAMBUTAN: Ketua Apindo Kabupaten Bekasi, Sutomo saat memberikan sambutan pada acara Seminar Kupas Tuntas dan Pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS) di tempat kerja di Kantor Kawasan Industri MM 2100, Kecamatan Cikarang Barat, pada Rabu (03/08/2022). FOTO: FUAD FAUZI/NEWSROOM DISKOMINFOSANTIK KAB BEKASI.

CIKARANG PUSAT – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bekasi melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di tempat kerja. UU ini dinilai penting untuk mengantisipasi terjadinya kekerasaan seksual saat bekerja di perusahaan.

Ketua Apindo Kabupaten Bekasi, Sutomo mengatakan  UU tersebut dapat diterapkan disetiap perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi. Bagaimanapun, UU TPKS mendukung tempat kerja atau perusahaan menjadi kondusif, terutama dari pelecehan seksual.

“Ya kalau dari data, hari ini tidak terungkap, tetapi tidak menutup kemungkinan, ini kan aib, orang tidak berani melapor karena kaitan atas dan bawahan. Jadi kalau ada masalah laporkan, karena sudah ada perlindungannya melalui UU ini,” ujarnya Sutomo pada acara Seminar Kupas Tuntas dan Pelaksanaan UUTPKS di tempat kerja di Kantor Kawasan Industri MM 2100, Kecamatan Cikarang Barat, pada Rabu (03/08/2022).

Dikatakannya lahirnya UU TPKS membuktikan perhatian pemerintah terhada para tenaga kerja, khususnya wanita. Apalagi, permasalah seksual juga sangat berpotensi terjadi ditempat kerja.

“Tetapi secara umum melindungi semua pihak, sekarang ini banyak sekali permasalahan pelecehan seksual, baik itu melalui media, elektronik atau secara fisik langsung. Itu memungkinkan sangat terjadi di dunia industri,” tambahnya.

Apalagi saat ini, lanjutnya, dunia industri juga tidak lepas globalisasi dimana warga asing juga bisa bekerja di Indonesia. Hal tersebut memicu kesalahpahaman apa yang dilakukan ekspatriat di negaranya tak tabu, tetapi di Indonesia menjadi hal yang tabu atau tidak boleh dilakukan.

“Globalisasi itu tenaga kerja asing berbaur dengan tengan kerja lokal. Tidak menutup kemungkinan, mungkin dinegara lain tidak menjadi permasalahan kalau di Indonesia itu menjadi permasalahan. Jadi UU ini me-warning agar jangan sampai terjadi pelecehan,” terangnya. (*)

REPORTER: FUAD FAUZI

EDITOR: TATA JAELANI

Berita Lainnya

Wisata Sunge Jingkem Raih Penghargaan ISDA 2022
UMUM   Nov 23, 2022   Posted by: Newsroom Diskominfosantik
Antisipasi Bencana, Kelurahan Wanasari Resmikan Posko Katana
UMUM   Nov 23, 2022   Posted by: Newsroom Diskominfosantik
Kabupaten Bekasi Juara Umum Porprov XIV Jabar 2022
UMUM   Nov 19, 2022   Posted by: Newsroom Diskominfosantik
Sejumlah Cabang Lomba MTQ Mulai Dipertandingkan
UMUM   Nov 13, 2022   Posted by: Newsroom Diskominfosantik
Ini Daftar Nama Anggota Panwaslu Terpilih di 23 Kecamatan
UMUM   Oct 26, 2022   Posted by: Newsroom Diskominfosantik