Dewan terima pengaduan Posko Buruh

Dewan terima pengaduan Posko Buruh


bekasikab.go.id

 

Perwakilan buruh dari berbagai federasi serikat tergabung dalam Posko Upah 2018, menyampaikan  tuntutan penting kepada Ketua DPRD Kabupaten LBekasi.

Posko buruh terdiri dari FSPMI, SPSI, GSPMN, Aspek Indonesia, FKI, SPN yang di wakili juru bicara Suparno, menyampaikan kepada Ketua DPRD lKabupaten Bekasi H.Sunandar beberapa tuntutan terkait pengupahan dan terbitnya Permenaker No 15 Tahum 2018 yang isinya di anggap merugikan kepentingan buruh.

Dalam audensi tersebut, di dampingi Nyumarno dari anggota Komisi IV  menyampaikan kepada Ketua Dewan maksud dan tujuan audensi perwakilan buruh yang sebelumnya sudah di terima, sambil menunggu ketua Dewan hadir.

Nyumarno mengatakan bahwa kehadiran Ketua Dewan, adalah bukti kepedulian kepada rekan-rekan buruh.

Hal yang di sampaikan perwakilan buruh adalah Upah Minimun Sektoral Kabupaten  Bekasi ( UMKS ) sudah lama berlaku di kabupaten Bekasi, dan bahkan ada perda No 4 Tahun 2016, namun ada kekuatiran UMSK akan hilang lewat Permenaker No 15/2018.

" Sesuai aturan UMSK harus ada, karena ada  Undang- undang Otonomi Daerah dan Perda No 4 Tahun 2016 ." Ujar Nyumarno.

Hal senada di sampaikan Suparno pwrwakilan buruh dengab terbitnya Permenaker No 15 Tahun 2018 yang di kuatirkan tidak ada lagi Upah Minimum Sektoral ( UMKS) sehingga rekan rekan buruh berharap agar Ketua Dewan membuat rekomendasi ke Plt Bupati bahwa UMKS itu harus ada di Kabupaten Bekasi, kemudian
Perwakilan buruh memohon di bantu untuk ketemu dengan Plt Bupati Kabupaten Bekasi.

H.Sunandar merespon baik kehadiran perwakilan buruh, dan akan membuat rekomendasi, sekalipun di akui baru.mengetahui terkait Permenaker.( eyp)

Tag:    daerah  |  


BERITA TERKAIT

Bermedsos ASN

TULIS KOMENTAR

Top