Koordinator TKS Kabupaten Bekasi Siap Dampingi KPM.

Koordinator TKS Kabupaten Bekasi Siap Dampingi KPM.


bekasikab.go.id
Ajat Sudrajat (kanan)

 

Sejumlah kalangan mengikuti acara sosialisasi dari Kementrian Informasi dan Komunikasi Republik Indonesia di Hotel Fave, Jababeka, Senin ( 26/11/2018 ) terkait Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT )..

Dalam kesempatan tersebut, Koordinator Sosial Kesejahtraan Kabupaten dan Kecamatan Kabupaten Bekasi   Ajat Sudrajat mengatakan,  bahwa acara ini dimaksudkan agar sistem nontunai r semakin dipahami oleh masyarakat penerima manfaat.

Lanjut Ajat,   tugas dan fungsi pendamping adalah untuk memastikan Keluarga Penerima Manfaat ( KPM) mendapatkan haknya dengan baik dan benar.

" Untuk saat ini masih dalam tahapan verifikasi dan validasi data, dari data yang kami terima dari Kemensos selanjutnya akan di verifikasi langsung ke KPM, jika ada perubahan karena ada yang meninggal dunia, pindah tempat, atau salah sasaran maka akan di  verifikasi kembali melalui Musyawarah Desa ( Musdes )," ujarnya. 

Kemudian, lanjutnya,  diusulkan kembali ke Kemensos melalui Dinas Sosial Kabupaten Bekasi.

Lanjut  Ajad menjelaskan ,  bahwa KPM akan mendapatkan Kartu BPNT yang berisi saldo senilai Rp 110 ribu dan dipakai untuk membeli ke e-warung yang bekerjasama dengan Bank BNI, sebanyak 10 Kg beras, dan KPM tidak bisa diuangkan atau di gantikan oleh siapapun.

" Jadi sistemnya adalah habiskan saldonya dengan beras di e-warung, tidak boleh ada sisa, " ujar Ajat lagi yang di dampingi Jaja Wakilnya.( eyp)

oordinator TKS Kabupaten Bekasi Siap Dampingi KPM.
 
Bekasi,
 
Sejumlah kalangan mengikuti acara sosialisasi dari Kementrian Informasi dan Komunikasi Republik Indonesia di Hotel Fave, Jababeka, Senin ( 26/11/2018 ) terkait Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT )..
 
Dalam kesempatan tersebut, Koordinator Sosial Kesejahtraan Kabupaten dan Kecamatan Kabupaten Bekasi   Ajat Sudrajat mengatakan,  bahwa acara ini dimaksudkan agar sistem nontunai r semakin dipahami oleh masyarakat penerima manfaat.
 
Lanjut Ajat,   tugas dan fungsi pendamping adalah untuk memastikan Keluarga Penerima Manfaat ( KPM) mendapatkan haknya dengan baik dan benar.
 
" Untuk saat ini masih dalam tahapan verifikasi dan validasi data, dari data yang kami terima dari Kemensos selanjutnya akan di verifikasi langsung ke KPM, jika ada perubahan karena ada yang meninggal dunia, pindah tempat, atau salah sasaran maka akan di  verifikasi kembali melalui Musyawarah Desa ( Musdes )," ujarnya. 
 
Kemudian, lanjutnya,  diusulkan kembali ke Kemensos melalui Dinas Sosial Kabupaten Bekasi.
 
Lanjut  Ajad menjelaskan ,  bahwa KPM akan mendapatkan Kartu BPNT yang berisi saldo senilai Rp 110 ribu dan dipakai untuk membeli ke e-warung yang bekerjasama dengan Bank BNI, sebanyak 10 Kg beras, dan KPM tidak bisa diuangkan atau di gantikan oleh siapapun.
 
" Jadi sistemnya adalah habiskan saldonya dengan beras di e-warung, tidak boleh ada sisa, " ujar Ajat lagi yang di dampingi Jaja Wakilnya.( eyp)

Tag:    daerah  |  


BERITA TERKAIT

Bermedsos ASN

TULIS KOMENTAR

Top