Keberadaan Menara seluler terus dipantau dan didata
H. Rohim Sutisna

Keberadaan Menara seluler terus dipantau dan didata


 

Kepala Dinas Komunikasi Informasi Persandian dan Statistik Kabupaten Bekasi , H. Rohim Sutisna, memaparkan, pihaknya smpai saat ini masih terus  mendata ulang semua menara seluler di wilayah Kabupaten Bekasi.

 

“Staf kami sudah banyak yang turun ke lapangan, guna  mengetahui lebih riil lagi, sehingga Pemerintah Daerah tidak kecolongan oleh adanya menara yang tidak memiliki rekomendasi dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB),” ujar Rohim.

 

Dipaparkan Rohim,   saat ini diperkirakan  ada sekitar 897 unit menara,  baik menara bersama maupun mandiri. Dari jumlah itu,  sekitar 200 menara di duga tanpa rekomendasi maupun IMB.

 

Kalau mereka mendirikan menara tanpa rekomendasi apalagi IMB tentu, tegas Rohim, tentunya pengelolanya  akan dikenakan sanksi berupa finalti.

 

“Jadi perlu  kita tertibkan dan tata ulang kembali agar PAD dari sektor ini bisa maksimal. Bayangkan saja 200 menara seluler tidak ada IMB, berarti berapa PAD yang hilang, belum lagi kerugian lainnya,” ujar Rohim.

 

Selain itu, pihak Diskominfosantik, lanjut Rohim, juga terus  evaluasi dan monitoring guna mengetahui secara pasti , apakah menara itu sesuai dengan titik koordinat dan insel. Kalau insel tentu perlu diperiksa lagi semua kelengkapan dokumennya.

 

Hasil evaluasi dan monitoring, nantinya semua jenis menara akan dipetakan di lapangan sebagai awal rencana Induk monitoring 1 tahun.  

 

Pokoknya semua harus tertib dan sesuai aturan. Tidak taat aturan, maka sanksi pembongkaran adalah jalan keluarnya.

 

Pengelola seluler dalam mendirikan bangunan, tegas Rohim, tidak cukup  hanya mengantongi rekomendasi warga dan desa.  Harus sampai ketingkat atas atau dinas-dinas terkait.

 

“Kalau tidak ada IMB, ya kita bongkar. Harus ada shock terapi,” tegasnya.

 

Di sisi lain, Dinas Komunikasi Informasi Persandian dan Statistik juga  akan menyempurnakan aturan-aturan yang sudah ada sehingga aturan tersebut berlaku secara spesifik dan bisa menjadi payung hukum.  

 

Salah satunya  Perbup No. 133 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Perbup No. 40 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bekasi. Dengan aturan ini nantinya Semua bisa terakomodir dengan jelas.

 

Hal lain yang paling utama adalah, perlu dilihat juga bagaimana kondisi menara tersebut di lapangan, apakah masih layak atau perlu diganti.

 

“Bayangkan kalau sampai menara ini tidak layak  dan roboh ? Tentunya masyarakat yang akan menjadi korban,” tegas Rohim.

Tag:    daerah  |  


BERITA TERKAIT

Bermedsos ASN

TULIS KOMENTAR

Top