KEPALA DESA DAN LURAH BENTUK FORUM KOMUNIKASI PUBLIK
Rohim Sutisna :

KEPALA DESA DAN LURAH BENTUK FORUM KOMUNIKASI PUBLIK


bekasikab.go.id
Kepala Diskominfosantik H.Rohim Sutisna

   
 
KepaKa Dinas Komunikasi Informasi Persandian dan Statistik {Diskominfosantik) Kabupaten Bekasi , H. Rohim Sutisna, ajak para kepala desa dan lurah agar mendorong peningkatan partisipasi publik, dengan membentuk Forum Komunikasi Publik (FKP).

 

Secara berantai, imbauan pembentukan FKP menurut Rohim, berawal Melalui Surat Edaran (SE) Nomor: 56 Tahun 2017 tertanggal 7 April 2017 yang ditujukan kepada Para Menteri/Pimpinan Lembaga, Para Gubernur, dan Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia

 

Dijelaskan Rohim, FKP merupakan forum dialog yang difasilitasi oleh penyelenggara pelayanan publik dalam rangka mengkomunikasikan dan membicarakan aspirasi atau harapan pemangku kepentingan berupa masukan, tanggapan, laporan, pengaduan, dan apresiasi kepada penyelenggara pelayanan publik.

 

Kepala desa dan lurah selaku ujung tombak perwakilan pemerintah daerah , ujar Rohim, juga menjadi pionir pembentukan FKP.yang ruang lingkupnya antaranya memberikan masukan, tanggapan, laporan, pengaduan, dan apresiasi yang terkait dengan Pelaksanaan kebijakan publik; . Pelaksanaan standar pelayanan publik; c Penyampaian hasil pengawasan/evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik

 

Metode pelaksanaan FKP, bias dilakukan dengan 2 (dua) bentuk media utama, yaitu:  tatap muka dan 2 penggunaan media.

Dijelaskan dalam SE tersebut, media tatap muka antara lain kegiatan dialog publik, focus group discussion (FGD), sarasehan, forum pengguna layanan, dan workshop. Adapun penggunaan media berupa media komunikasi, antara lain: radio, televisi, media cetak, media sosial, survei, dan kanal pengaduan dan lain-lainnya.

FKP, menurut SE tersebut, terdiri dari para pemangku kepentingan yang terkait langsung dengan masyarakat pengguna pelayanan, memiliki kompetensi sesuai dengan jenis pelayanan yang bersangkutan, dan dalam pelaksanaan mengedepankan musyawarah dan mufakat dan keberagaman masyarakat.

“Pelibatan masyarakat pengguna pelayanan dimaksud dapat dilakukan secara perorangan, perwakilan kelompok pengguna pelayanan, perwakilan kelompok pemerhati, dan perwakilan badan hukum yang mempunyai kepedulian terhadap pelayanan publik,” bunyi SE tersebut.

Menteri PANRB menegaskan, bahwa kedudukan FKP sebagai sarana Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah selaku penyelenggara pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Adapun pengaturan pembentukan, mekanisme kerja FKP dan anggarannya, menurut SE Menteri PANRB itu, ditetapkan dengan keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga dan Kepala Daerah atau pejabat di bawahnya sesuai dengan kebutuhan dan lingkup permasalahan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Daerah diminta menunjuk pejabat yang bertanggung jawab dalam memfasilitasi penyelenggaraan FKP, dan Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah wajib mengumumkan hasil pelaksanaan FKP, termasuk perkembangan realisasi FKP kepada masyarakat.

Tag:    daerah  |  


BERITA TERKAIT

Bermedsos ASN

TULIS KOMENTAR

Top