Kosasih: Tidak benar wewenang Kesbang diambil Pusat

Kosasih: Tidak benar wewenang Kesbang diambil Pusat


 

PEMBENTUKAN Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru sebagaimana amanat Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 18/2016 tentang Perangkat Daerah, tidak mengamanatkan perubahan pada empat OPD yang sudah ada, yakni Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penangggulangan Bencana Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Inspektorat.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bekasi, H. Achmad Kosasih, memberikan penjelasan, bahwa OPD yang saat ini tengah dipimpinnya itu masih merupakan perangkat daerah dan tidak diambil pusat.

Hal tersebut ditegaskan Kosasih menjawab pertanyaan tentang adanya isu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan diambil wewenangnya oleh pusat.

Berikut ini Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bekasi terdiri dari :

  1. Kepala Badan;
  2. Sekertariat, membawahkan :
    1. Subbagian Perencanaan;
    2. Subbagian Keuangan;
    3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  3. Bidang Politik dan Wawasan Kebangsaan :
    1. Subbidang Pendidikan Politik dan Ideologi;
    2. Subbidang Wawasan Kebangsaan.
  4. Bidang Ketahanan Masyarakat dan Penangan Konflik :
    1. Subbidang Ketahanan Masyarakat;
    2. Subbidang Penanganan Konflik.
  5. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Pengawasan :
    1. Subbidang Hubungan Antar Lembaga;
    2. Subbidang Pengawasan Orang dan Lembaga Asing.
  6. UPTD
  7. Kelompok Jabatan Fungsional

 

Tag:    politiksosial  |  


BERITA TERKAIT

Bermedsos ASN

TULIS KOMENTAR

Top