Sekda Minta Perangkat Daerah Utamakan Program Prioritas Pembangunan Tahun 2022

PEMERINTAHAN   Mar 9, 2021  -   Diposting Oleh : Newsroom Diskominfosantik  -  Dibaca : 1.397 Kali

---

CIKARANG SELATAN - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Uju meminta kepada seluruh perangkat daerah agar mengutamakan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan di tahun 2022, dalam pengalokasian anggaran kegiatan dimasing-masing perangkat daerah. 

Hal tersebut disampaikannya saat menutup kegiatan Forum Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, di Hotel Holiday Inn Cikarang Selatan, Selasa (09/03/21).

"Saya minta agar dapat mengurangi kegiatan sosialisasi maupun kegiatan lainnya yang tidak mendukung secara langsung dalam pencapaian kinerja outcome prioritas pembangunan daerah," ungkap Uju.

Sekda mengatakan, rancangan rencana kerja perangkat daerah tahun 2022 yang disepakati dalam forum tersebut, harus selaras dengan tema pembangunan tahun 2022, yaitu pemantapan ketahanan ekonomi daerah dan kehidupan masyarakat menuju daya saing melalui pembangunan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat kabupaten bekasi. 

"Saya berharap seluruh rangkaian kegiatan forum perangkat daerah yang telah dilaksanakan selama satu minggu kemarin dapat mencapai tujuan yang diharapkan," ujarnya. 

Uju juga mengingatkan, agar perangkat daerah konsisten dalam melaksanakan hasil kesepakatan forum perangkat daerah dalam rencana kerja (renja). Terutama usulan-usulan yang telah disepakati untuk diakomodir. 

Penyusunan rencana kerja, kata Uju, harus memperhatikan kelengkapan daya dukung baik administrasi maupun teknis lainnya. Seperti kajian, DED, kesiapan lahan, hasil survey dan pendukung lainnya. 

"Saya berharap, kegiatan yang telah ditetapkan nantinya harus benar-benar bisa dilaksanakan sehingga tidak lagi terjadi Silpa yang besar," imbuhnya

Perangkat daerah juga diminta untuk menyusun anggaran program dan kegiatan secara efektif dan efisien mengingat terbatasnya kemampuan APBD Kabupaten Bekasi. Serta mengoptimalkan sumber pendanaan lainnya disamping Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

"Untuk itu, saya minta kepada Bappeda dan perangkat daerah agar melakukan pemetaan dan proaktif mengusulkan, serta berkoordinasi dengan berbagai instansi dalam upaya meningkatkan sumber dana pembangunan non PAD tersebut," ujarnya. (Prokopim).

Reporter : atn
Editor      : yus ismail