Jelang PSBB Jawa Barat, Ini Pesan Gubernur Ridwan Kamil

Jelang PSBB Jawa Barat, Ini Pesan Gubernur Ridwan Kamil


TerasKreasi.com
Vikon Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Bekasi bersama Gubernur Ridwan Kamil jelang PSBB Jawa Barat di Command Center Diskominfosantik Kabupaten Bekasi, Selasa (05/05/20).

BANDUNG -- Menjelang diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Provinsi Jawa Barat yang akan berlangsung 6 - 19 Mei 2020, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan arahan kepada para bupati dan walikota lewat video conference (vikon) dari Gedung Pakuan Bandung, Selasa (05/05/20).

"Jabar adalah provinsi yang melakukan PSBB paling besar di Indonesia dan sangat kompleks. Kekompakan dan proaktifnya bupati dan wali kota menjadi kunci. Saya doakan sehat dan rajin-rajin lah ke lapangan," kata Ridwan Kamil.

Kang Emil, juga mengatakan, 27 kabupaten/kota harus memaksimalkan pembatasan di level kampung, perumahan dan RW agar tidak ada masyarakat yang keluar ke jalan.

"Mau RW siaga atau apapun namanya yang penting warga tidak bocor ke jalan dengan dibatasi di level lingkungan," katanya.

Menurutnya, hal ini agar sesuai sesuai standar WHO dengan pembatasan sosial pergerakan massa harus berada di angka 70 persen sehingga hanya menyisakan warga yang bergerak 30 persen. 

Namun harus dipastikan 30 persen warga yang bekerja harus berbekal surat keterangan resmi dari instansi yang akan menjadi dasar pertimbangan saat dirazia oleh kepolisian.

"Titip kepada mereka di 30 persen yang masih berkegiatan pastikan mereka mempunyai surat keterangan kerja yang nanti kalau dirazia oleh polisi surat itu menjadi dasar kedisiplinan," ujar Kang Emil.

Gubernur mempersilakan polisi menindak tegas pelanggar aturan PSBB untuk memberikan efek jera.

"Dipersilakan ada tindakan tegas dibawa ke kepolisian sekadar untuk memberi efek jera di wilayah masing-masing," ucapnya.

Kang Emil juga berpesan kepada perusahaan atau pabrik  yang beroperasi saat PSBB diwajibkan melakukan tes mandiri secara masif, baik Rapid Diagnostic Test (RDT) maupun Polymerase Chain Reaction (PCR).

"Untuk pabrik-pabrik yang masih mau buka, harus ada tes mandiri," katanya.

Seperti diketahui, pemerintah akan menggeser pelaksanaan tes COVID-19 dari Rapid Test ke PCR  untuk keakuratan hasil. Saat ini Pemprov Jawa Barat telah siap dengan alatnya meskipun belum banyak. 

Kang Emil mengungkapkan, per hari ini Pemda Provinsi Jabar telah memiliki 20.000 test kit PCR. Jumlah tersebut akan dibagikan rata-rata sebanyak 500 sampai 1.000 test kit ke seluruh kabupaten/kota.

"Sekarang memang kita menggeser dari rapid test menjadi PCR. Per hari ini kami baru punya 20 ribu alat PCR, jadi silakan ajukan selama PSBB ini nanti kami akan bagikan antara 500 sampai 1.000 alat PCR per kota/ kabupaten sesuai kebutuhan," jelasnya. 

"Sambil berjalan kita juga sedang menambah alat PCR yang nanti akan dibagikan lagi kalau sudah ada," tambahnya.

Reporter : Himawan 
Editor     : Yus Ismail

Tag:    covid19  |  pemerintahan  |  pemerintahan  |  


BERITA TERKAIT

Bermedsos ASN

TULIS KOMENTAR

/* */
Top