USULKAN BURANGKENG MENJADI PUSAT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMPAH
Berita Daerah

USULKAN BURANGKENG MENJADI PUSAT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMPAH


bekasikab.go.id

Cikarang Pusat, Bekasikab.go.id

Menggunungnya sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng, Kecamatan Setu. Serta belum maksimalnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, khususnya Dinas Kebersihan. Membuat ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bekasi, Nugraha Hamdan angkat bicara untuk menanggulangi sampah.

"Masalah sampah bukan hanya masalah pemda saja. Tetapi seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi yang peduli dengan lingkungan." Tegas Nugraha Hamdan ketua DPC Partai Gerindra kepada Bekasikab.go.id saat ditemui di ruang Fraksi Partai Gerindra, Gedung DPRD Kab. Bekasi, Cikarang Pusat. Rabu, 02 September 2019.

Menurutnya, dirinya melalui anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Partai Gerindra akan memanggil Dinas Kebersihan dan Dinas Lingkungan Hidup. Untuk memberikan masukan dalam penanggulangan sampah.

Usulan yang akan disampaikan adalah pemanfaatan teknologi pengolahan sampah berupa pembangkit tenaga listrik dari sampah yang dibakar.

"Jika hanya menambah luas TPA Burangkeng, hanya akan mengatasi persoalan sementara. Suatu saat lokasi perluasan juga akan dipenuhi sampah yang menggunung." Urai Nunu, panggilan akrab Ketua DPC Gerindra Kabupaten Bekasi.

"Banyak investor yang siap mengoptimalkan Burangkeng. Menjadi pusat tenaga listrik." Lanjut Nugraha Hamdan.

Masih menurut Nugraha Hamdan. Investor siap menggulirkan dananya dengan sistem BOT (Build Operate Transfer).

Seperti diketahui Perjanjian Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer) adalah Perjanjian BOT merupakan bentuk perjanjian kerja sama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dengan investor, yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah memberikan hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian BOT dan mengalihkan kepemilikan bangunan tersebut kepada pemegang hak atas tanah setelah jangka waktu perjanjian berakhir.

"Biasanya 25 - 30 Tahun sistem BOT yang dilakukan oleh pemerintah dengan Investor. Setelah itu jadi milik pemerintah daerah kembali. Tanah dan investasi yang telah dilakukan atas tanah tersebut." Jelas Nunu.

Selama masih dikelola oleh investor. Pemda wajib menyertakan tenaga kerja lokal untuk melakukan transfer teknologinya. Sehingga jika pembangkit listrik tersebut menjadi milik Pemda Kab. Bekasi. Putra daerah sudah dapat mengelolanya dengan baik.

Nugraha Hamdan

Tag:    daerah  |  


BERITA TERKAIT

Bermedsos ASN

TULIS KOMENTAR

Top