Pemkab agar bentuk Pengadilan Hubungan Industrial

Pemkab agar bentuk Pengadilan Hubungan Industrial


Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno,  minta Pemerintah Daerah segera berkoordinasi dengan Kementrian Hukum dan HAM serta Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk segera membentuk Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Kabupaten Bekasi.

""Hal itu juga menjadi salah satu rekomendasi yang kami sampaikan kepada pemerintah daerah,"  ujar Nyumarno,  satu anggota DPRD Kabupaten Bekasi.

Menanggapi hal tersebut, Plt Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja mengaku akan meminta perangkat daerah yang membidanginya menindaklanjuti setiap rekomendasi yang disampaikan pimpinan dan anggota dewan dalam rapat paripurna tersebut.

“Semua yang telah direkomendasikan pimpinan dan anggota dewan akan kami sikapi di masing-masing perangkat daerah yang membidanginya  " tegas Eka.

Rekomendasi dewan terkait pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial di Kabupaten Bekasi diakui Eka sebagai hal yang positif,  mengingat Kabupaten Bekasi memiliki kawasan dan zona industri yang terbesar di Asia Tenggara.

Dengan adanya kawasan industri dan zona industri yang terbesar di Asia Tenggara tersebut,  ujar Eka, tentunya konflik masalah Perindustrian di Kabupaten Bekasi cukup besar.

"Jadi kalau kita sudah punya Pengadilan Hubungan Industrial tentunya permasalahan perburuhan bisa diselesaikan di Kabupaten Bekasi sendiri," paparnya.

Tag:    daerah  |  


BERITA TERKAIT

Bermedsos ASN

TULIS KOMENTAR

Top