90 rekomendasi dewan atas LKPJ Bupati Bekasi

90 rekomendasi dewan atas LKPJ Bupati Bekasi


Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi memberikan lebih dari 90 rekomendasi  atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bekasi APBD Tahun Anggaran 2018.

Nyumarno,  aggota Pansus LKPJ Bupati Bekasi APBD Tahun Anggaran 2018,  mengataakan,   Pansus LKPJ juga mencermati masih banyaknya rekomendasi-rekomendasi DPRD pada LKPJ Bupati Tahun 2017 yang belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi.

“Jadi ,  rekomendasi Pansus LKPJ Bupati Tahun 2018 ini juga sebagian mencantumkan kembali beberapa rekomendasi yang hingga saat ini belum ditindaklanjuti,” kata Nyumarno, usai  rapat paripurna pengesahan LKPJ Bupati Bekasi APBD Tahun Anggaran 2018, Rabu (29/05).

Salah satu  rekomendasi yang disampaikan adalah mendorong agar ke depannya Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dapat terus menambah banyak kegiatan pelatihan dan pengembangan ketrampilan masyarakat untuk menciptakan dan memanfaatkan kesempatan kerja.

Sejauh ini, ujar Nyumarno,  DPRD belum melihat dampak positif yang signifikan dari kinerja pelaksanaan program dan kegiatan  Disnaker dalam menurunkan angka pengangguran.

“Kami meminta Pemerintah Daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD)  mengevaluasi terhadap relevansi dan efektivitas berbagai kegiatan seperti pelatihan, pemagangan, pembinaan, dan pemberdayaan terkait dampak dan kontribusinya terhadap pengurangan pengangguran di Kabupaten Bekasi serta pencapaian visi-misi dan RPJMD.

Tag:    daerah  |  


BERITA TERKAIT

Bermedsos ASN

TULIS KOMENTAR

Top