Pemkab tunda pemberian izin pembangunan Pura

Pemkab tunda pemberian izin pembangunan Pura


Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bekasi, Ahmad Kosasih mengatakan, pemerintah daerah memutuskan untuk menunda memberikan rekomendasi pembangunan pura di Desa Sukahurip,  Kecamatan Sukatani.

Penundaan ini, sebut Kosasih  untuk menjaga kondusifitas lingkungan sekitar. Apalagi, saat ini situasi pasca Pemilu 2019 masih menghangat.

“Kami meminta masyarakat untuk colling down dulu," tegas Kosasih,  sambil menjelaskan bahwa pihaknya sudah mengadakan pertemuan langsung dengan pihak kecamatan, tokoh masyarakat dan panitia pembangunan.

Kosasih juga meminta , panitia pembangunan Pura untuk  menghentikan aktifitas  dahulu dan fokus berkomunikasi dengan masyarakat secara intensif.

“Silakan komunikasi lebih intensif dengan masyarakat," harap Kosasih.

Dijelaskan Kosasih,  memang ada beberapa persyaratan yang diminta masyarakat terkait pembangunan pura tersebut.

"Makanya kami imbau panitia pembangunan, sambil memenuhi persyaratan, coba perbanyak komunikasi dengan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Kosasih, persayaratan pembangunan rumah ibadah itu baru tahap  permohonan rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bekasi.

“ FKUB sudah membentuk tim tapi belum memverifikasi ke lapangan," tegas Kosasih.

Sementara itu Kosasih menegaskan,  bahwa,  permohonan pengajuan pembangunan rumah ibadah,  diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 6 tahun 2016 tentang Pembinaan Ketertiban dalam Rangka Pembangunan Rumah Ibadah.

Kemudian persyaratan lainnya pada perizinan di Pemkab Bekasi antaranya pengajuan  izin mendirikan bangunan (IMB) dengan rekomendasi dari kepala desa, kecamatan, KUA setempat, kemudian dari Bupati.

" Initahapan yang harus diurus panitia,” ungkapnya.

Salah satu latar belakang rencana pembangunan pura di Sukatani, sebut Kosasih,  karena sampai saat ini belum ada Pura di Kabupaten Bekasi.

Namun begitu,   persyaratan harus dipenuhi dan harus mendapat persetujuan dari masyarakat sekitar,” tegasnya.

Tag:    daerah  |  


BERITA TERKAIT

Bermedsos ASN

TULIS KOMENTAR

Top