Pemda didorong terus lakukan inovasi pelayanan publik
Nurohman: DID hanyalah stimulan

Pemda didorong terus lakukan inovasi pelayanan publik


bekasikab.go.id
Warga berjubel di Dinas Kependukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi

 
 
Pemerintah daerah didorong untuk melakukan inovasi pelayanan publik. Bagi yang sukses menerapkannya, pemerintah pusat akan memberikan penghargaan, salah satunya dana insentif daerah (DID). 
 
Kementerian PANRB mengatakan, pemberian dana insentif daerah (bagi pemerintah daerah yang berhasil masuk dalam Top 40 Inovasi Pelayanan Publik bertujuan untuk memacu ide dan memotivasi setiap penyelenggara pelayanan publik agar terus berinovasi. 
“Inovasi harus berkelanjutan, ditingkatkan, dan disempurnakan melalui DID,” jelas Asisten Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB,  M Imanuddin, belum lama ini, 
 
Seperti tertuang dalam Peraturan Menteri PANRB No. 3/2018, ada tiga bentuk penghargaan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2018. Untuk Top 99, akan diberikan sertifikat serta kesempatan untuk mengikuti pengembangan kapasitas yang difasilitasi oleh pemerintah. 
 
Sedangkan bagi Top 40 Inovasi Pelayanan Publik, akan diberikan penghargaan berupa piala dan pertimbangan untuk menerima DID.
 
Dia menambahkan, arah pengembangan inovasi, kebijakan, dan percepatan penyebaran inovasi adalah hal penting lainnya. Penyebaran inovasi ke daerah lain ini berguna untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Indonesia. “Yang penting adalah transfer pengetahuan atau replikasi. Dengan percepatan saya kira sangat tepat,” imbuh Imanuddin.
 
Untuk teknis penggunaan DID diserahkan kepada kebijakan daerah masing-masing. Namun, tujuan utama dana tersebut adalah pengembangan dan replikasi inovasi. 
 
“DID diserahkan dan digunakan sesuai kebijakan kepala daerah masing-masing. Bisa juga digunakan untuk mematangkan teknologi dan menyebarkannya ke daerah-daerah lain,” ucapnya.
 
Ketua Pelaksana Daerah Komando Bela Negara (Kobra),  Ir. Nurohman Kosim mengapresiasi hal tersebut.  Namun jelasnya, Pemerintah Daerah,  termasuk Pemkab Bekasi hendaknya dalam meningkatkan pelayanan publik tidak semata-mata karena mengejar DID. 
 
DID,  papar Nurohman , hanyalah stimulan atau rangsangan dari pemerintah pusat. 
 
"Pelayanan kepada publik secara cepat dan baik, mutlak kewajiban pemerintah daerah . DID hendaknya hanyalah sebuah perangsang.  Ada atau tidak ada DID pelayanan publik tetap harus berjalan  ," ujar Nurohman. 
 
Nurohman misalnya melihat soal pelayanan publik pada Dinas Kependukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi , dimana harus dilakukan inovasi.  Pasalnya,  setiap hari ratusan warga berjubel di loket pelayanan sampai berdesakan dan tumpah ruah keluar gedung .
 
 
 

Tag:    daerah  |  


BERITA TERKAIT

Bermedsos ASN

TULIS KOMENTAR

Top