UMSK Kabupaten Bekasi Februari diajukan ke Gubernur

UMSK Kabupaten Bekasi Februari diajukan ke Gubernur


bekasikab.go.id

Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Kabupaten Bekasi , Februari ini  ditargetkan sudah bisa diajukan supaya bisa segera disetujui oleh

gubernur.

“Saat ini UMSK 2019 ini masih dalam pembahasan bersama pihak-pihak terkait,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi, H. Edie Rochyadi.

Proses pembahasan, ujar Edie, sebagaimana biasa  melibatkan Tripartit , yakni pemerintah daerah,  pekerja, dan pengusaha yang tergabung dalam dewan pengupahan. Sedangkan  upah minimum kabupaten/kota (umk) 2019 telah ditentukan besarannya Rp4,1 juta.

 

Untuk UMSK nantinya akan diajukan upah masing-masing sektoral, dewan pengupahan tengah menentukan terkait upah dari masing-masing sektor tersebut..Penentuan UMSK tersebut, lanjut Edie, mengacu pada Permenakertrans Nomor 7/2013, tepatnya Pasal 13 ayat 1.

Permenaker tersebut menjelaskan, untuk menetapkan UMSP dan/atau UMSK, Dewan Peng­upahan Provinsi atau Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota mela­ku­kan penelitian, menghimpun data dan informasi mengenai homogenitas perusahaan, jumlah perusahaan, jumlah tenaga kerja, devisa yang dihasilkan, nilai tambah yang dihasil­kan, kemampuan perusahaan, aso­siasi perusahaan, dan serikat pekerja/­serikat buruh terkait.

 

"Jika sudah ada kesepakatan nantinya diputuskan sektoralnya serta angka dari UMSK tersebut atas persetujuan dari dewan pengupahan." ujarnya.

Tag:    daerah  |  


BERITA TERKAIT

Bermedsos ASN

TULIS KOMENTAR

Top